ASN INDONESIA

Sejak 10 Februari 2013, Panitia Seleksi Nasional terus mengumumkan kelulusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur tenaga honorer kategori dua (K2). Hingga Sabtu (1/3/2014),  hasil tes di 500 instansi pemerintah pusat dan daerah telah dirilis pemerintah. Instansi tersebut terdiri dari 29 Kementerian/Lembaga, 32 provinsi dan 439 pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun jumlah honorer K2 yang lulus jadi CPNS sebanyak 164.482 orang. Jika dikalkulasikan, masih ada 8 kementerian/lembaga dan 2 provinsi beserta kabupaten/kota yang belum dirilis hasil kelulusannya. Dua provinsi tersebut yaitu Papua dan Papua Barat. Sementara di tingkat pusat, terdapat delapan Kementerian/Lembaga yang hasil tesnya belum dirilis Panselnas yaitu:     1. Kementerian Pertahanan 2. Kementerian Pendidikan Nasional 3. Kementerian Kesehatan 4. Kementerian Agama 5. Kementerian Pekerjaan Umum 6. Sekretariat Jenderal (Setjen) Mahkamah Agung 7. Badan Pertanahan Nasional 8. Kepolisian Negara Kepala Biro Hukum, Komunikasi d

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Berau, Abdul Rifai, menjelaskan bahwa pihaknya sudah menggodok jumlah formasi pegawai, untuk kebutuhan seleksi CPNS 2014. Jika proses sudah selesai, maka usulan formasi akan diserahkan ke Kemenpan-RB di Jakarta. Formasi yang dinilai sangat mendesak untuk dipenuhi, masih didominasi oleh tenaga pendidik dan kesehatan. “Kita utamakan guru dan tenaga kesehatan. Sejauh ini memang kita nilai ini yang masih kurang dan perlu ditambah. Ada juga formasi lain beberapa yang kita butuhkan, ini semua yang akan kita masukkan dalam formasi penerimaan 2014,” terang Rifai, kemarin. Untuk tenaga pendidik dan kesehatan juga masih kurang, khususnya untuk kawasan terpencil. Berdasarkan data, laporan dan evaluasi, dua formasi ini membutuhkan banyak penambahan. Dikatakan, untuk tenaga kesehatan seperti dokter sangat mendesak untuk memenuhi layanan kesehatan tiap kecamatan dan kawasan terpencil lainnya, yang sulit dijangkau layanan Rumah Sakit Umum Daer

Pemda Jangan Bernafsu Minta Honorer Diangkat jadi CPNS Pemerintah daerah diminta jangan terlalu bernafsu mengangkat pegawai terutama dari honorer tanpa melihat kemampuan anggaran. Nafsu besar pemda inilah yang membuat pusat harus dipusingkan dengan masalah honorer. “Lebih dari 50 persen pemda, belanja aparaturnya sudah di atas 50 persen. Kalau sudah tinggi kenapa masih bernafsu ngajuin minta honorer kategori dua (K2) diangkat semuanya,” kata Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SesmenPANRB) Tasdik Kinanto di kantornya. Dia menambahkan, pembahasan soal honorer tidak akan pernah habis karena datanya selalu berubah-ubah di masing-masing daerah. Untuk mengangkat semuanya menjadi PNS, sangat mustahil dilakukan karena keterbatasan anggaran. Itu sebabnya pemerintah menawarkan alternatif lewat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). “P3K juga pegawai pemerintah, tapi yang masuk di situ jangan semuanya honorer karena nanti yang berat pemda sen

Nasib sekitar 400 ribu tenaga honorer kategori dua (K2) semakin terkatung-katung setelah gagal tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Apalagi Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru saja berlaku tidak memasukkan tenaga honorer menjadi pegawai aparatur sipil negara. Untuk itu, Ketua Dewan Pembina Forum Honorer Indonesia ( FHI ) Pusat Hasbi mendesak pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan honorer secara nasional. Dia meminta pemerintah secara bertahap mengangkat tenaga honorer  K2 menjadi CPNS sesuai usia dan masa kerja. “Selama ini tenaga honorer telah mengabdikan diri dengan upah yang sangat minim, menunjukkan loyalitas, dedikasi, dan sebagainya. Terutama bagi honorer yang bertugas di daerah terpencil, ” ungkap Hasbi. Tak hanya melalui jalur CPNS, Hasbi juga meminta tenaga honorer yang tidak lolos diangkat secara otomatis menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) secara bertahap sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah. FHI

Ratusan pegawai honorer K2 di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Maluku, mengamuk dan merusak kantor bupati, Senin (24/2/2014). Mereka memprotes pengumuman hasil pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari jalur honorer. Para pegawai honorer itu, mendatangi kantor Bupati Seram Bagian Barat (SBB) sejak pagi. Tak hanya kantor Bupati, kantor Badan Kepegawaian Daerah juga menjadi sasaran kemarahan massa. Mereka lantas merusak pagar kantor dan menerobos ke halaman kantor. Massa kemudian melampiaskan kemarahannya, dengan melempari semua kaca jendela kantor itu dengan batu. Selain para pegawai honorer K2, ratusan pegawai honorer yang dinyatakan lulus tes CPNS pada tahun 2010 namun tidak mendapatkan SK CPNS juga ikut dalam aksi tersbut. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan aparat kepolisian yang mengamankan jalannya aksi unjuk rasa tersebut, bahkan kewalahan menghalau massa yang semakin anarkistis. Dalam aksinya, para pengunjuk rasa memprotes pengumuman hasil pengangkatan CPNS. “Kam

Banyaknya CPNS baru yang bukan putra asli daerah membuat Pemda ragu untuk mengusulkan pemberkasan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Itu sebabnya, pemda disarankan untuk membuat aturan mengikat agar CPNS-nya tidak “kabur”. “Boleh-boleh saja pemda membuat aturan mengikat untuk menjaga ketersediaan SDM-nya. Apalagi dari laporan yang kami terima, banyak pemda masih ragu untuk mengusulkan pemberkasan karena kebanyakan yang lulus bukan putra daerah asli,” kata Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SesmenPANRB) Tasdik Kinanto, di kantornya, Senin (10/3). Dijelaskannya, untuk aturan mengikat itu harus pemda yang membuatnya dan bukan pusat. Sebab, pemda yang paling berkepentingan dengan SDM-nya. “Pak menteri sudah memberikan jalan, kalau pemda bisa mengikat CPNS baru dengan membuat perjanjian, misalnya selama 10 tahun tidak boleh pindah. Bahkan jika perlu dibuat kesepakatan di depan notaris,” tegasnya. Ditanya apakah bisà perjanjiannya dibuat seumur hid

Tahun ini, penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalteng, dipastikan akan dilakukan besar-besarran. Usulan formasi yang disampaikan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kotim ke KemenPAN-RB, jumlah formasi yang diusulkan lebih dari 500 formasi. “Kami mengusulkan di atas 500 formasi terdiri dari tenaga pendidikan, kesehatan dan teknis tetapi memang lebih banyak guru dan tenaga kesehatan. Di Kotim ini yang sangat mendesak selain guru, yakni tenaga kesehatan,” ungkap Kepala BKD Kotim Yanero, Senin (24/2). Ditambahkan Yanero selain guru dan tenaga kesehatan, Kotim juga membutuhkan tenaga teknis terutama staf-staf kecamatan untuk tenaga penyusunan program serta mengelola pertanggungjawaban keuangan yakni lulusan akutansi, tetapi tidak dari lulusan sarjana (S1) akutansi melainkan dari sekolah menengah kejuruan (SMK). “Tahun lalu kami lihat di Kabupaten Katingan ada formasi SMK Akutansi, oleh karena itu saat ini kita coba. Mudah-mudahhan saja dikabul

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan membuka The 2nd Conf on Coopr Among East Asian Countries for Palestinian Develop (CEAPAD II) di Kantor Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Jakarta, Sabtu (1/3/2014). Berdasarkan agenda Presiden yang diterima Tribunnews.com, acara akan dimulai pukul 10.00 WIB. Forum ini digelar untuk semakin meningkatkan kontribusi negara-negara peserta terhadap upaya pembangunan nasional Palestina, terutama melalui program-program peningkatan kapasitas. Dalam pelaksanaannya kali ini, CEAPAD akan diketuai bersama oleh Palestina, Jepang dan Indonesia. Presiden SBY direncanakan akan menyampaikan pidato pembukaan forum tersebut. Pertemuan CEAPAD II merupakan pertemuan setingkat menteri negara-negara Asia Timur (ASEAN plus Jepang, Cina, Korea) dan mitra pembangunan lainnya. Dijelaskan dalam rilis Kemlu, kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah CEAPAD II pada 2014, merupakan penegasan atas dukungan dan bantuan pemerintah dan masyarakat Indonesia terhadap Palestina.

Kompetisi dan Daya Saing Birokrasi. Perkembangan pelayanan publik di  Tanah air memang masih belum dapat dikatakan berubah lebih baik dari tahun ke tahun. Hasil survei dari sejumlah lembaga survei internasional dan kalangan organisasi non-pemerintah yang diutarakan oleh Ombudsman pada bulan Desember tahun kemarin menunjukkan Indonesia hanya berada di urutan ke-121 dari 125 negara. Ada Lembaga lain pula yang menempatkan Indonesia di urutan ke-117 dari 120 negara. Ujung-ujungnya birokrasi pelayanan publik yang menjadi kambing hitam sebab mereka yang selama ini paling bertanggungjawab terhadap kegiatan utama memberikan layanan kepada masyarakat. Geliat reformasi birokrasi kini pun masih terlihat stagnan jika kita mencoba menghubungkan antara birokrasi dengan kegiatan ekonomi, misalnya bagaimana ribetnya prosedur dan lama waktu pengurusan melalui birokrasi kita. Melalui laporan Doing business 2014 birokrasi Indonesia tertinggal cukup jauh dibandingkan negara-negara tetangga lain lain. Ind

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno meminta pejabat daerah hati-hati terhadap maraknya penipuan yang mengatasnamakan namanya. Penipuan yang disebarkan lewat SMS, website, facebook, twitter, blog, dan lain-lain itu memunculkan kekhawatiran adanya honorer bodong atau siluman. “Saya minta masyarakat dan pejabat daerah jangan percaya dengan isi dari SMS atau website atau media sosial yang mengatasnamakan saya sebagai kepala BKN. Info resmi hanya ada di website BKN dan media resmi lainnya,” kata Eko, Senin (10/3). Dijelaskannya, penipuan dengan menggunakan website dan media sosial sangat mengganggu ketenangan masyarakat, terlebih ada modus permintaan sejumlah imbalan atau uang untuk dapat menjadi CPNS. Masyarakat pun diminta tidak terpancing dengan hal tersebut. “BKN berupaya secara serius menangani penipuan serta melakukan klarifikasi kepada masyarakat yang mengeluhkan permasalahan ini. Masyarakat dapat melakukan konfirmasi serta pelaporan adanya dugaan penipuan yang mengat

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar menyatakan hanya bagi daerah yang tertinggal hingga kini tidak mengumumkan kelulusan bagi seorang calon pegawai negeri sipil (CPNS) di kabupaten/kota. “Di mana keberatannya. Kalau memang daerah ingin buat sendiri asal dapat IT (informasi teknologi)-nya, tidak apa-apa. Kalau misalnya orang daerahnya takut tertingal, bikin pengumuman. Saya tidak bisa mengatur itu,” ujar Azwar. Hal tersebut diutarakan saat menyikapi banyaknya daerah termasuk di Riau yakni Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Kepulaun Meranti yang belum mengumumkan hasil kelulusan tes CPNS yang diadakan pada tahun 2013. Menurut menpan, kalau misalnya pemerintah daerah tidak mengumukan CPNS dan ingin melakukan lagi tes tahap kedua, nanti nilainya dikombinasi akan dikombinasikan dengan yang diadakan pada tahun 2013. Pihaknya tidak menyalahkan dengan ada perlakuan khusus berupa pengumuman yang berisi PNS yang diterima dengan mengutamakan oran

Pakar Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin mengatakan masalah penggunaaan jilbab polwan sampai saat ini belum tuntas.Padahal penggunaaan jilbab adalah bagian forum eksternum hak/kebebasan atas keyakinan beragama setiap warga Negara muslimah yang dijamin oleh UUD 1945. Negara tidak bisa melarangnya bahkan menunda keinginaan individu wanita warga Negara, karena merupakan hak fundamental. “Saya yakin belum tuntasnya masalah ini bukan karena institusi Polri menolak, namun yang pasti hingga saat ini keinginan kaum muslimah akan penggunaaan jilbab itu belum diwujudkan. Hak/kebebasan atas beragama dijamin oleh konstitusi sebagai hak individu yang melekat secara langsung, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia,”  ujar Irman dalam pesan BBMnya kepada wartawan, Minggu (9/3). Konstitusi sebagai hukum tertinggi menurutnya memberikan jaminan hak/kebebasan  beragama dalam tiga pasal

Tak Kunjung Diumumkan, Peserta CPNS Geruduk Rumah Gubernur. Ratusan massa dari Forum Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Meranti dan Rokan Hilir, menggelar aksi demo di kantor Gubernur Riau. Tak puas karena tidak ada satupun perwakilan pemerintah yang menemui, mereka melanjutkan aksi ke kediaman Gubernur di Jalan Diponegoro, Pekanbaru. Tuntutannya sederhana, pemerintah dapat mengumumkan hasil tes CPNS 2013 di dua Kabupaten, Meranti dan Rohil.  Karena dinilai pendemo yang hadir sekitar pukul 10:40 WIB kemarin di kantor Gubernur dengan membentangkan spanduk dan berorasi, pemerintah dinilai telah menzalimi masyarakatnya sendiri. Bahkan jika tetap tak ditanggapi dalam sepekan kedepan, mereka mengancam akan membawa masa yang lebih besar lagi. “Sebagai warga Riau, kami semua merasa terzalimi oleh sikap Pemerintah Meranti dan Rokan Hilir. Kami sedang galau sekarang ini, jadi tolong ketegasan Gubri agar dapat menginstruksikan Pemkab supaya mengumumkan. Tak ada permintaan lain, kami ha

Status CPNS yang disandang belum menjadi penentu seseorang menjadi PNS. Bahkan CPNS yang sudah mengikuti prajabatan pun tidak otomatis menjadi pegawai negeri. Sebab, di dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN), disebutkan, CPNS bisa dibatalkan kelulusannya bila tidak lulus prajabatan. “Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, mulai tahun ini CPNS yang sudah masuk prajabatan belum tentu langsung PNS. Masih ada serangkaian penilaian lagi,” kata Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPANRB) Eko Prasojo di kantornya, Senin (10/3). Penilaian ini, lanjutnya, berlangsung selama setahun terhitung sejak seorang CPNS mengikuti prajabatan. Penilaian tersebut di antaranya menyangkut integritas, intelegensia, loyalitas, kedisiplinan, dan lain-lain. “Prajabatan merupakan titik awal dari penilaian kinerja seorang CPNS. Bila dalam setahun CPNS-nya tidak sesuai standar yang ditetapkan, maka yang bersangkutan tidak akan menjadi PNS,” tegasnya. Di dalam UU ASN disebutkan, li

Hiruk-pikuk seputar seleksi CPNS bakal terus ramai di sepanjang 2014. Belum kelar urusan honorer kategori satu (K1) dan K2, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sudah mulai sibuk dengan urusan seleksi CPNS 2014. Pada Kamis, 27 Februari 2014, MenPAN-RB Azwar Abubakar mengundang seluruh gubernur dan bupati/walikota seluruh Indonesia. Sekdaprov dan sekdakab/kota, juga diminta untuk hadir di Rapat Koordinasi yang akan digelar di Auditorium Manggala Wanabakti, Jakarta itu. “Ini dalam rangka koordinasi kebijakan Formasi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 dari Pelamar Umum,” ujar Sekretaris KemenPAN-RB, Tasdik Kinanto, seperti tertulis di surat undangan yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah. Lantaran dianggap penting, yang diundang adalah kepala daerah dan sekdanya. Dalam surat undangan yang pertama, tertanggal 18 Februari, semula yang diundang para sekda dan satu orang pendamping. Lantas ada surat undangan susulan, yang isinya merevisi pihak yan

Delapan CPNS Dibatalkan Kelulusannya. Dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan sejumlah tenaga honor dalam penerimaan CPNS kategori II di lingkungan Pemkab Bogor bukan hanya isapan jempol. Buktinya delapan CPNS yang lolos tes seleksi pada 3 November 2013 lalu dibatalkan kelulusannya. Kedelapan tenaga honor itu memajukan tahun saat diterima menjadi honor PNS. Seperti diketahui, peserta CPNS yang diperbolehkan ikut tes seleksi, mereka yang sudah menjadi tenaga honor minimal per 1 Januari 2005. Kenyataan kedelapan CPNS saat menjadi honor di atas tahun 2005. “Kedelapan CPNS itu digugurkan pengangkatannya. Mereka sengaja menyelewengkan data dan sudah kita laporkan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” ungkap Kepala Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor Atty Guniarwaty, Rabu. Dia juga menjelaskan, pada selesksi CPN November 2013 , lebih dari 4.600 tenaga honor yang ikut tes. Dari jumlah itu, yang dinyatakan lulus 129 orang.

Pemerintah akan mengutamakan sarjana dengan keahlian khusus dalam perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2014. Ini mengacu pada Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). “Dalam UU ASN yang baru kita dasarnya profesional, kita akan rekrut untuk fungsional tertentu,” ucap Deputi Sumber Daya Manusia Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja, di Jakarta, Kamis (27/2). Menurut Setiawan, pemerintah memang kekurangan orang untuk mengisi jabatan fungsional. Tahun ini, setidaknya akan ada 27 lowongan jabatan fungsional di Kementerian dan Lembaga. “Seperti saat ini kami hanya ada seribu surveyor pemetaan, yang dibutuhkan sekitar 22 ribu orang. Kita butuh 1.500 Perancang undang-undang, sekarang masih 250 orang. Pengawas lingkungan hidup sekarang baru 800 orang, butuhnya 9.900 orang,” tambahnya. Setiawan mengakui, tahun lalu, pemerintah kurang merekrut sarjana dengan keahlian khusus. Saat itu, lowongan jabata

Sebanyak 100 CPNS Putra Asli Papua-Papua Barat Ditugaskan di Pusat Pemerintah memberikan perlakuan khusus bagi putra asli Papua dan Papua Barat dalam penerimaan CPNS 2013. Saat ini, pemerintah menyediakan 100 formasi bagi putra Papua yang nantinya ditempatkan di 70 kementerian/lembaga (K/L). “Ada 100 formasi khusus untuk putra Papua dan Papua Barat yang akan kita tempatkan di instansi pusat,” terang Karo Hukum dan Komunikasi Informasi Publik (KIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Herman Suryatman di kantornya. Sebanyak 100 formasi khusus itu, lanjut mantan pejabat Sumedang ini, diambil dari pelamar umum yang dites pada 5 November 2013. Adapun 70 K/L yang menjadi lokasi penyebaran putra Papua-Papua Barat ini di antaranya, Kemendagri (tiga orang), Kemenhumham (empat orang), Kementan (tiga orang), Kemenhut (tiga), Kemenkes (empat), Kemendikbud (lima), Kemenkominfo (tiga orang), BPKP (tiga), BNN (tiga), Kejagung (tiga), KemenPANRB (satu), dan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Abubakar. Ia dimintai keterangan sebagai saksi terkait pelaksanaan proyek pembangunan dermaga bongkar Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Aceh. Azwar akan diperiksa untuk 2 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka proyek yang dibiayai APBN tahun anggaran 2006-2010 itu. “Yang bersangkutan jadi saksi untuk tersangka RI (Ramadhani Ismy) dan HS (Heru Sulaksono),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Jumat (28/2/2014). Ramadhani adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). Sedangkan Heru merupakan Kepala PT NK Cabang Sumatera Utara dan Aceh merangkap kuasa Nindya Sejati Joint Operation. Bersamaan dengan Azwar, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Dosen Teknik Sip

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pelalawan akan segera membentuk tim verifikasi pemberkasan terhadap 267 honorer kategori dua (K2) Pemda Pelalawan yang telah dinyatakan lulus tes CPNS oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan). “Kita akan segera membentuk tim verifikasi pemberkasan K2, timnya dibentuk oleh BKD Pelalawan,”terang Kepala BKD Kabupaten Pelalawan, Andi Yuliandri, S.Kom. Dijelaskan Andi, setelah dilakukan pembentukan tim verifikasi oleh BKD Pelalawan, selanjutnya berkas dari 267 honorer K2 Pemda Pelalawan yang telah dinyatakan lulus tes CPNS akan dilakukan verivikasi. “Berkas dari mereka memang belum masuk, karna kita belum menjadwalkan. Kita bentuk tim dulu baru verifikasi, setelah itu baru diajukan ke BKN,”jelasnya. Masih kata Andi, honorer K2 yang lulus bisa saja dibatalkan kelulusannya kalau ada di temukan dokumen yang tidak sesuai pada saat pemberkasan nanti. “Kemungkinan pembatalan tidak ada, tapi jika dalam pemberkasan ditemukan hal yang tidak

Waspadai penipuan CPNS. Pemerintah Kota Yogyakarta minta masyarakat mewaspadai berbagai bentuk penipuan penerimaan calon pegawai negeri sipil, hingga proses promosi dan mutasi pegawai seperti yang terjadi baru-baru ini. “Ada oknum tidak bertanggung jawab yang mencatut nama salah seorang pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk kedok penipuan yang dilakukannya,” kata Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Titik Sulastri di Yogyakarta, Selasa. Menurut Titik, oknum tersebut menggunakan nama Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta Kris Sardjono Sutejo dan mengaku bisa membantu proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS), promosi dan proses mutasi. Oknum tersebut akan menghubungi korban melalui telepon atau pesan singkat telepon seluler dan kemudian minta imbalan sejumlah uang melalui transfer. Titik menegaskan, seluruh proses penerimaan dan pengangkatan CPNS hingga mutasi pegawai dilakukan berdasarkan prosedur dan aturan yang berlaku. Ia pun minta s

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam bertingkah laku, tindakan maupun ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Peringatan yang keras bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hobi selingkuh hingga sanksi pemecatan dari tempat bekerja, ternyata tidak membuat jera. Masih banyak PNS yang melakukan pelanggaran, dalam hal perselingkuhan. Aturan pun mereka abaikan. Celakanya lagi pejabat yang melakukan sanksi terhadap PNS nakal malah tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Ini yang dialami oleh Ny. S, salah seorang PNS di Kabupaten Serang, Banten. Ibu dua anak ini melaporkan suaminya, PNS di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, yang telah melakukan perselingkuhan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Serang pada 2012 lalu. Ia menceriterakan bahwa suaminya menjalin asmara dengan wanita lain. Ia diterima dengan baik oleh Kepala BKD Serang, Hj. Tuti dan

Pemerintah Kota Tasik Jawa Barat mengaku saat ini kekurangan 1.900 pegawai fungsional umum. Minggu depan Pemkot akan akan mengajukan usul pemenuhan PNS itu ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB). “Kita akan mengajukan tapi untuk berapa jumlah yang akan diajukannya, saya belum bisa menyebutkan,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya Kuswa Wardana ditemui di ruangannya Jumat (28/2). Formasi pengajuan CPNS, kata dia, masih menunggu hasil rapat bersama BKD Provinsi Jawa Barat minggu depan. Kekurangan pegawai itu tidak hanya terjadi di dinas dan badan yang baru dibentuk, tapi, kata Kuswa, organisasi perangkat daerah (OPD) lama pun masih kekurangan hingga saat ini. “Iya (akan rekrut CPNS, red). Insya Allah minggu depan setelah rapat di provinsi akan kita ajukan kebutuhan formasinya. Kita kirim lewat surat juga online. Dua-duanya kita manfaatkan,” tuturnya. Menurutnya, kini hampir sebanyak 500 PNS pensiun. Hingga saat ini belum ada

Hasil Tes Honorer K2 Delapan Instansi Pusat Masih Diolah. Pengumuman kelulusan honorer kategori dua (K2) dari delapan kementerian/lembaga (K/L) masih harus menunggu pengecekan data. asalnya, delapan K/L itu,  salah satunya Kementerian Agama, memiliki honorer yang sangat banyak jumlahnya. Sebagian besar honorer K2 dari Kemenag ini tersebar di kanwil-kanwil di daerah. “Kenapa pengumuman honorer K2 delapan K/L terhambat karena banyak lembar jawab komputer (LJK) yang tidak terbaca. Ada yang melingkarinya kurang, ada yang lebih sehingga harus kita sempurnakan lagi,” kata Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN - RB) Setiawan Wangsaatmadja dalam seminar Bakohumas di sebuah hotel di Jakarta. Lepas dari masalah LJK, lanjut Setiawan, Panselnas kini dihadapkan dengan persoalan jumlah honorer K2 yang lebih dari 1.000 orang. Alhasil, pemerintah harus melakukan pengecekan satu persatu untuk melihat apakah benar honorernya tersebar di daerah-d

Menteri Pertanian (Mentan) Suswono menyampaikan keprihatinannya terkait beberapa kasus hukum yang sedang dihadapi Kementerian Pertanian (Kemtan), terutama yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pemberian rekomendasi ekspor. Mentan mengdiindikasikan penyelewengan dilakukan oleh oknum di luar Kemtan. Mentan mengajak para pejabat di Kementan untuk tidak menyikapi hal itu secara berlebihan. Sebaliknya harus tetap bekerja dengan baik dan fokus pada target-target pencapaian pembangunan pertanian. “Hendaknya kita senantiasa melakukan introspeksi diri untuk senantiasa berupaya memberantas korupsi kolusi nepotisme (KKN), kapan dan di mana pun, serta harus waspada dengan sepak terjang pihak-pihak tertentu yang dapat berakibat pada timbulnya tuntutan hukum terhadap aparatur pemerintah,” kata Mentan saat memberi arahan pada acara Pembinaan Tekad Antikorupsi, Kominten Antikorupsi untuk Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Kemtan,Menurut Mentan, WBK memberikan d

Pemerintah sedang menyiapkan 100.000 lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2014 ini. Kali ini, perekrutan CPNS akan dilakukan dengan konsep dan regulasi yang berbeda dari sebelumnya. Formasi yang disiapkan sejumlah 100.000, di mana 35.000 untuk formasi pusat, dan 65.000 untuk formasi daerah. “Kita akan mempersiapkan kebijakan, konsep, pemikiran, dan regulasi dalam persiapan pelaksanaan seleksi Calon PNS pada bulan Juni mendatang,” kata Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Setiawan Wangsaatmaja, dalam rapat persiapan pelaksanaan koordinasi nasional formasi PNS 2014, Senin (24/2/2014), seperti dilansir dari laman menpan.go.id. Dalam rapat koordinasi nasional formasi PNS 2014 yang akan diselenggarakan di Auditorium Manggala Wanabakti Jakarta, Kamis (27/2/2014), Kementerian PAN RB akan menjelaskan mekanisme manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan disampaikan secara rinci kepada pejabat dari Kemente

DPRD Subang sepakat menggulirkan hak interpelasi terkait hasil tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) yang dinilai banyak kejanggalan. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat paripurna DPRD yang berlangsung, Jumat (28/2/2014). Rapat paripurna tersebut diisi dengan penyampaian nota pengantar hak interpelasi DPRD Kabupaten Subang. Dalam rapat terungkap, diduga terjadi banyak penyimpangan terkait hasil tes CPNS K2. Selain itu, beberapa anggota dewan mengungkapkan telah melakukan investigasi, dan menemukan sejumlah masalah, seperti dalam pemberkasan. “Selain itu banyak juga penyimpangan lainnya, seperti dugaan ada yang bukan sukwan tetapi bisa lolos tes. Itukan nggak masuk akal,” kata Inisiator Hak Interpelasi, Sugianto dalam pemaparannya. Sugianto juga menjelaskan seleksi CPNS K2 tahun ini tidak berjalan sesuai aturan yang ada. Malahan saat ini terkesan saling lempar tanggung jawab. “Masa Pemkab Subang tidak dilibatkan dalam proses penerimaan, tapi saat kisruh begini

Idealnya, seseorang maju  sebagai calon anggota legislatif (caleg), karena memiliki itikad baik untuk memperjuangkan aspirasi warga. Tapi, kekinian, menjadi caleg justru tampak seperti satu peluang untuk mendapat pekerjaan demi kepentingan pribadi.  Karenanya, ketika ada tawaran pekerjaan lain yang lebih pasti, caleg berani mengundurkan diri meski konsekuensinya adalah menyakiti perasaan calon konstituennya. Setidaknya, itu seperti yang dilakukan dua calon anggota legislatif (caleg) untuk DPRD Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Mereka resmi mengundurkan diri, lantaran dinyatakan lulus tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari tenaga honorer kategori 2 (K2). Kedua caleg itu ialah Nona Muanifah, dari Partai Demokrat Dapil 3, dan Ena Khikmawati, caleg Partai Golongan Karya Dapil 4. Surat pengunduran diri kedua caleg yang sehari-hari bekerja sebagai guru honorer tersebut, sudah disampaikan ke KPU Kabupaten Semarang. Ketua KPU Kabupaten Semarang Guntur Suhawan menjelaskan, surat pengunduran

Anggota DPRD Ciamis berinisial K yang dilaporkan oleh Dd ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Ciamis, saat dikonfirmasi HR Selasa (11/02/2014) melalui SMS (pesan pendek) telepon selularnya, membantah tuduhan bahwa dirinya telah melakukan penipuan terkait CPNS terhadap Dd. Dia mengaku, tidak pernah menerima atau meminta uang dengan bentuk apapun kepada Dd, termasuk berjanji akan memperjuangkan anaknya menjadi PNS. “Saya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Karena hal itu di luar kewenangan saya sebagai Anggota DPRD,” tegasnya. Dia juga menegaskan bahwa dirinya adalah korban fitnah dengan munculnya laporan yang dilayangkan kepada BK DPRD. “Laporan itu sudah masuk pencemaran nama baik, termasuk adanya pemalsuan tanda tangan dan tulisan saya pada kuitansi,” ujarnya. Dia pun meminta HR untuk bertemu sekaligus memberikan klarifikasi terkait tuduhan tersebut. “Saya perlu klarifikasi sebagai bentuk hak jawab. Ditambah saya akan melakukan somasi atas pemberitaan tersebut,” tegasnya.

Empat Kecamatan Prioritas Penempatan CPNS Desa terpencil pada empat kecamatan di Kabupaten Majene menanti honorer kategori dua yang lolos seleksi CPNS. Penempatan CPNS baru ini diprioritaskan pada desa terpencil. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Majene, Andi Amran mengungkapkan, salah satu wilayah terpencil yang masih membutuhkan tenaga PNS adalah Kecamatan Ulumanda.  Daerah tersebut sangat kekurangan guru, tenaga kesehatan dan tenaga administrasi. Selain desa-desa pelosok Kecamatan Ulumanda, beberapa desa terpencil Kecamatan Malunda, Sendana, dan Pamboang juga sangat membutuhkan tenaga guru, kesehatan, dan administrasi. “Daerah ini menjadi prioritas untuk menugaskan seluruh tenaga CPNS yang baru yang lulus. Penempatan CPNS di pelosok untuk pemerataan pegawai di setiap wilayah,” jelas Andi Amran, kemarin.

Pemerintah Daerah Bersiap Terima CPNS 2014. Harapan pencari kerja supaya seluruh pemerintah daerah di Provinsi Jambi menerima Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2014 sepertinya tidak akan terpenuhi. Namun, beberapa pemerintah daerah sudah bersiap mengajukan usulan menerima CPNS 2014. Di Kabupaten Tebo, tahun 2014 ini dipastikan akan menerima CPNS jalur umum. Hal itu sesuai petunjuk dari Menpan beberapa waktu lalu yang sudah menginformasikan bahwa Pemkab Tebo bakal kembali mendapat alokasi PNS tahun 2014. Sekretaris BKD Eko Nuryanto dikonfirmasi dikantor BKD Tebo kemarin membenarkan tahun ini Pemda Tebo kembali akan mengajukan Formasi CPNS. Hal tersebut mengingat di Tebo memang masih banyak kekurangan diberbagai instansi baik pendidikan, kesehatan dan lainnya. “Iya kita akan ajukan Formasinya sesuai petunjuk dari Menpan,” ujar Eko. Dijelaskannya, pihaknya saat ini tengah menghitung jumlah kekurangan PNS. Namun, diperkirakan sesuai kebutuhan pihaknya akan mengajukan sebanyak 4800 formasi

Gonjang-ganjing di Pemerintahan Kota Tangsel kembali mencuat. Kali ini karena temuan Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kota Tangsel, soal dugaan pemalsuan Surat Keterangan (SK) sebagai syarat administrasi yang harus dipenuhi tenaga Honorer K2 untuk diangkat jadi PNS. Informasi yang dilansir dari LIRA, hingga Minggu (23/2), sudah ada 25 nama CPNS yang lolos dari jalur K2 ditengarai bermasalah. Mereka diduga memalsukan SK pengangkatan untuk dapat ambil bagian dalam seleksi CPNS melalui jalur K2.“Modusnya, mereka memalsukan SK pengangkatan mereka dan langsung menjadi honorer K2,” terang Sekot LIRA Kota Tangsel, Muhammad Acep. Masih menurutnya, hasil investigasi LIRA atas aduan masyarakat tersebut menemukan, para honorer K2 tersebut rata-rata baru bekerja 2 tahun. Namun, mereka dinyatakan lolos CPNS dari jalur K2. Padahal terangnya, syarat administratif pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS, sekurangnya lima tahun sudah mengabdi. “Di sini letak dugaan kecurangannya. Mereka baru dua tahun sud

Masih SMA, tapi Jadi Honorer di UPTD. Melihat kejanggalan penerimaan CPNS honorer jalur K-2 yang di depan mata, Komisi A DPRD Ponorogo hanya bisa pasrah. Para wakil rakyat itu menyatakan tidak bisa berbuat apa-apa setelah melangsungkan rapat dengar pendapat dengan kepala BKD dan kepala dinas pendidikan (dindik). Hasil itu sebenarnya sudah bisa ditebak karena hearing dilakukan secara tertutup. Jurnalis pun dilarang meliput. Hearing itu membahas kasus honorer berinisial OP yang dinyatakan lolos tes CPNS. Meski menemukan kejanggalan terkait dengan jam kerja saat bertugas di UPTD Pendidikan Sukorejo, dewan diam saja. “Ya, janggal. Masak kelas II SMA sudah mendapat tugas membantu administrasi UPTD. Itu berarti yang bersangkutan bolos selama bersekolah dulu,” ujar Sekretaris Komisi A Nur Hamid setelah hearing. Jam belajar di sekolah OP pagi hingga siang. Sedangkan jam kerja UPTD mula pagi hingga sore. Karena itu, janggal jika OP diperbantukan sebagai tenaga administrasi dengan tetap aktif b

Tes CPNS 2014 Serentak Gunakan Sistem CAT se-Indonesia Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) berencana memaksimalkan tes CPNS tahun ini sebaik mungkin dengan meminimalisir dugaan terjadinya kecurangan. Untuk menghindari kecurigaan dari pihak-pihak tertentu tentang pelaksanaan sepenuhnya oleh Kemenpar-RB, maka ujian atau tes CPNS tahun ini menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang sepenuhnya menggunakan komputer. Dimana dengan sistem tersebut, para peserta akan melihat langsung nilai setelah tes selesai dilaksanakan. “Jadi setelah mengerjakan semua soal, nilai langsung keluar, ini mungkin lebih transparan,” terang Kepala Informasi Publik Kemenpan-RB, Suwardi pekan lalu. Sistem ini sebagai antisipasi dan menghindarinya prasangka negatif dari para pelamar yang tidak lulus terkait adanya kecurangan atau permainan antara Kemenpan-RB dan daerah. Meski sudah dipastikan akan menggunakan CAT, namun ternyata tidak sem

 Sebanyak 158 orang pegawai negeri sipil (PNS) nonguru yang sudah mengusulkan pensiun dengan batas usia 56 tahun pada Februari 2014 mendapat keistimewaan. Mereka bisa memilih pensiun pada usia 56 tahun atau 58 tahun sesuai aturan baru. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Klaten, Cahyo Dwi Setyanta, saat Sosialisasi Undang-Undang (UU) No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pendapa Pemkab Klaten, Rabu (29/1). Dalam UU ASN tersebut, diatur perpanjangan masa pensiun dari 56 tahun menjadi 58 tahun. Namun, untuk pejabat tinggi, guru, dan dosen, tidak ada perubahan dan tetap pensiun pada usia 60 tahun. “Keistimewaan ini sesuai surat dari Kepala BKN [Badan Kepegawaian Negara] No. K.26-30/V.7-3/99 tertanggal 17 Januari 2014 tentang batas usia pensiun PNS. Jadi, ada dua opsi, yakni PNS yang sudah diusulkan pensiun pada usia 56 tahun bisa berhenti pada usia itu, atau ingin bekerja lagi dengan aturan baru hingga 58 tahun,” katanya. Sebab dari data yang ia miliki,

Pengumpulan Berkas CPNS dari Honorer K2 Berakhir Pemberkasan atau pengumpulan berkas tenaga honorer kategori dua (K-2) yang akan diangkat menjadi CPNS di Kota Tegal berakhir kemarin (17/3). Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat segera mengirimkan data-data dimaksud ke Badan Kepegawaian Negera (BKN) Regional Yogyakarta dalam bulan ini. Kasubid Informasi dan Dokumentasi (Infodok) BKD Nasukhi mengatakan, pemberkasan CPNS K-2 sudah dilaksanakan sejak Kamis lalu. Waktu pengumpulan ditambah, karena masih ada yang kurang berkasnya. Kemarin merupakan deadline atau hari terakhir pengumpulan berkas. ”Hingga pukul 13.00, hanya tinggal 1 orang yang berkasnya belum komplit dan sudah dihubungi petugas. Kami yakin pemberkasan selesai hari ini (kemarin),” katanya saat ditemui dimeja kerjanya. Menurut dia, pada saat berkas dikumpulkan, petugas melakukan verifikasi langsung atau checklist. Petugas akan meminta melengkapi, jika terdapat kekurangan. Setelah semua terkumpul, BKD kembali melakukan verifi

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014 ini lebih difokuskan kepada tenaga pendidik dan kesehatan. Sementara untuk bidang lainnya, terutama administrasi tidak akan banyak, bahkan kemungkinan ada daerah yang sudah berlebih. Kepala Bagian Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Suwardi beberapa waktu lalu mengatakan, untuk administratif kemungkinan tidak ada lagi.  “Karena dinilai sudah mencukupi, bahkan berlebih. Palingan hanya beberapa saja, dan difokuskan pada tenaga pendidik dan kesehatan,” kata SuwardI. Usulan untuk formasi yang dibutuhkan masing-masing daerah rencana akan dibuka Maret 2014 ini. Sementara ujian sendiri akan dilaksanakan pada Juli 2014 mendatang. Kemudian untuk CPNS honorer kategori dua (K2) juga akan dibuka tahun ini, namun Suwardi belum bisa memastikan waktunya. Yang jelas, CPNS K2 tahun ini merupakan lanjutan dari 2013 lalu. Dimana total CPNS K2 yang dibutuhkan se-Indonesia pada 2013 lalu s

Anda Mau Bertahan di Daftar K2, Bayar Dulu Rp 85 Juta. Forum honorer kategori dua (K2) Kabupaten Blitar mengungkapkan penyimpangan penerimaan tenaga honorer di daerah tersebut. Katanya, bagi honorer K2 yang tidak mau bayar upeti minimal Rp 85 juta per orang, jangan berharap masuk daftar alias langsung dianulir. “Kami ini yang jadi korban. Saya sakit hati sekali. Saya sudah mengabdi sejak 1997 dan diangkat oleh Kanwil Dikbud malah tidak lulus karena saya ogah kasih uang ke broker Rp 85 juta,” kata Koordinator Forum Honorer K2 Blitar Hariyati kepada JPNN di Media Center Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Dia menyebut, beberapa rekannya malah dimintakan di atas Rp 100 juta untuk meluluskan namanya. Para broker itu berada di lingkaran orang dalam pemda. “Brokernya beda-beda, tergantung siapa atasannya. Yang jelas atasannya ya orang-orang pemda itu,” ucapnya. Bagi yang bayarannya sedikit, lanjut perempuan berjilbab ini, namanya justru tidak lulu

Pemda Bulukumba Buka Penerimaan CPNS Umum 2014. Jika tak ada aral melintang, Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba bakal menerima CPNS jalur umum tahun 2014 ini. Hanya saja kuota penerimaan akan ditetapkan pemerintah pusat setelah mempelajari usulan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bulukumba. Kepala BKDD Bulukumba, Ali Saleng, mengatakan pihaknya akan mengajukan usulan kuota dalam batas tertentu. Menurutnya batasan itu tergantung tenaga yang masih dibutuhkan di lingkup Pemerintah Daerah. Diantara formasi yang akan disodorkan seperti Akuntan, Dokter dan sejumlah tenaga Teknis. “Akhir bulan ini (Maret) kami (BKD) akan mengusulkan formasi ke BKD Provinsi,”kata Ali Saleng saat dihubungi BeritaBulukumba.com, Rabu 11 Maret 2014. Lebih lanjut Ali Saleng mengatakan formasi CPNS Umum untuk Kabupaten Bulukumba juga akan dibahas bersama SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan Kepala Sekolah. Sehingga yang diajukan sesuai kebutuhan Pemda. “Kami juga akan membahas soal pengusulan formasi. Tentunya

Pengumuman hasil tes Calon Pegawai Negeri Sipil bagi 207 pegawai honorer K2 di Ponorogo, Jawa Timur, semakin menimbulkan permasalahan. Setelah didera isu suap jutaan rupiah, kini muncul masalah baru dengan lolosnya seorang K2 yang saat mendaftar tes masih berstatus siswi SMAN 1 Ponorogo. “Ini sungguh aneh. Seingat saya, dia (OP) baru lulus kuliah. Pada tahun 2005, yakni batas akhir angkatan honorer K2 yang boleh ikut tes CPNS, dia masih pelajar SMA Negeri 1 Ponorogo,” kata seorang PNS kepada Surya Online, Rabu (26/2/2014). Lebih jauh, sumber itu menjelaskan peserta nomer urut 18x, atas nama OP dengan nomor peserta 6524-41-004-xx-x, sebenranya belum lama menjadi tenaga honorer. Namun, anehnya, ia sudah tercatat sebagai tenaga honorer di UPTD Sukorejo sejak 2005 lalu. “Apa karena ayahnya kepala UPTD, jadi bisa seperti itu,” tanyanya. Berdasar buku induk SMAN 1 Ponorogo, OP dinyatakan lulus pada 30 Juni 2005. Sedangkan pendaftaran terakhir tenaga honorer K2, pada 3 Januari 2005. “Kami ti

Sekitar 150 ribu tenaga honorer kategori 2 (K-2) bisa tersenyum lega karena berhasil lulus menjadi CPNS. Sebaliknya, 450 ribuan tenaga honorer K-2 lainnya kini sedang berharap-harap cemas. Mereka terancam PHK (pemutusan hubungan kerja). Alasannya, setelah pemberlakuan UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak dikenal lagi istilah tenaga honorer. Sebaliknya, dalam sistem kepegawaian negara, yang dikenal hanya sebutan pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Celakanya, hingga saat ini petunjuk teknis pengangkatan PPPK -yang mungkin mendekati sistem tenaga honorer- tidak kunjung dikeluarkan. Dengan kondisi itu, hampir pasti semua instansi tidak akan mempertahankan tenaga honorer K-2 yang tidak diangkat menjadi CPNS. Sebab, sudah tidak ada lagi landasan hukum untuk mengalirkan anggaran di APBN/APBD untuk menggaji mereka. Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Se

Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dermaga bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam 2006-2010, Jumat (28/2/2014). Azwar akan dimintai keterangan sebagai saksi. “Dimintai keterangan sebagai saksi untuk para tersangka,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Jumat. Menurutnya, Azwar diperiksa karena dianggap tahu, melihat, atau mendengar dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada tersangka. Dalam kasus ini, KPK menetapkan dua tersangka, yakni pejabat pembuat komitmen Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang pada BPKS Ramdhani Ismy, serta Kepala PT NK Cabang Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam merangkap kuasa Nindya Sejati Joint Operation, Heru Sulaksono. Adapun kedua tersangka diduga melakukan perbuatan melawan h

Pegawai Honorer Bodong Warnai Kelulusan CPNS K2 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengakui sejumlah pegawai honorer yang tidak memenuhi syarat, namun lulus tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori 2 . “Ujian CPNS K2 memang sudah terlaksana, tapi dari yang lulus itu ada yang tidak berhak. maksudnya ada yang tidak memenuhi syarat,” ungkap dia di Jakarta, malam. Padahal sesuai aturan, pegawai honorer yang berhak mengikuti tes CPNS adalah mereka yang telah tercatat sebagai pegawai honorer sebelum Desember 2005. Saat ditanya pemerintah dan panitia seleksi nasional (panselnas) kecolongan, Azwar tak mengakuinya. “Yang kecolongan siapa? Kan kami sudah bisa membuat ujian dan mengumumkan hasilnya terbuka, makanya ketahuan kecolongan. Coba kalau saya bikin tertutup, tidak akan ketahuan kan,” ujar dia membela. Untuk itu, Azwar bilang pihaknya menyerahkan persoalan ini kepada pihak daerah dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). “Sudah rapih

Partai Amanat Nasional (PAN) disarankan untuk gencar mendorong kader-kadernya yang punya catatan moncer untuk makin sering tampil di publik guna menyosialisasikan kinerja partai pimpinan Hatta Rajasa itu. Langkah tersebut diyakini akan efektif untuk mendongkrak suara PAN di pemilu legislatif nanti. Menurut pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, saat ini bisa dibilang sulit menemukan partai yang benar-benar bersih. Akibatnya, kata Siti, publik lebih melihat individu-individu di partai yang punya profesionalitas dan integritas. Karenanya Siti menyarankan kader-kader partai yang berprestasi untuk aktif menyosialisasikan kinerja dan keberhasilan mereka  demi mengangkat suara partai. “Mereka pasti harus sosialisasi. Yang akan mendongkrak institusi parpolnya sebagai rumah besarnya, sebagai ruhnya,” kata Siti saat dihubungi di Jakarta, Senin (10/3). Nah, khusus di PAN, Siti melihat sejumlah tokoh muda yang bisa dibilang moncer, berprestasi dan berintegrit

Batal Lulus, Honorer K1 Gugat Menteri. Sebanyak 1354 Honorer Kategori I (K1) Kabupaten Bangkalan mengatasnamakan Forum Honorer K1 menggugat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Men-PAN) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) terkait pembatalan kelulusan para honorer tersebut. Gugatan dilayangkan pada tanggal 10 Maret 2014 dengan Nomor Register Perkara 94/G/2014/PTUN.Jkt. Dalam hal ini, Men-PAN sebagai tergugat I dan BKN sebagai tergugat II. Adapun objek sengketa yang digugat adalah Surat Keputusan Men-PAN Nomor 31 Tahun 2013 tentang pembentukan Tim Audit Tujuan Tertentu (ATT) dugaan penyimpangan proses penentuan tenaga Honorer K1 yang dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Objek sengketa lainnya yang digugat adalah Surat Men-PAN Nomor B-2838/M.PAN-RB/09/201 tentang laporan hasil ATT Honorer K1 pada empat kementrian dan delapan pemerintahan daerah. “Kami juga menggugat surat Kepala BKN beserta lampirannya Nomor K.26-30/V.156-3/51 terkait hasil ATT Honorer K1,” ungkap Kuasa H