Skip to main content

Kinerja PNS mulai buat gerah

Pegawai Negeri Sipil (PNS) idealnya merupakan pelayan masyarakat dalam menjalani dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tujuan akhir dari para PNS tentunya tak lain ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, apa kenyataannya saat ini? Masih banyak praktik PNS bolos kerja, bermain saat jam kerja, sampai melakukan tindakan korupsi ditemukan. Pastinya, semua tindakan ini tak ada satu pun yang bermanfaat bagi rakyat.

Tak hanya rakyat, pemerintah pun ternyata mulai gerah pada tindakan para pegawainya yang tidak produktif. Melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), pemerintah mengultimatum para PNS malas atau tidak kompeten bisa turun jabatan atau bahkan pensiun dini.

Sejatinya, ancaman tersebut sudah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). “PNS tidak kompeten dalam UU dimungkinkan turun jabatannya. Penilaian kinerja tidak mencapai bisa diberi teguran, kalau tidak berubah bisa diturunkan jabatannya,” ucap Deputi Sumber Daya Manusia Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja.

Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Eko Sutrisno mengatakan, saat ini, pensiun dini sangat dimungkinkan untuk PNS berusia 50 tahun dan masa pengabdian 20 tahun. “Kita sedang susun PP pendukung ASN, apa nanti 50 tahun itu terlalu tua dalam pensiun dini,” katanya.

Ancaman pemerintah terhadap pegawainya bukan terjadi kali ini saja. Pemerintah juga berjanji bakal memecat para PNS yang terbukti memiliki kinerja buruk.

Namun, janji pemerintah ini dipandang hanya gertak sambal. Pengamat Indef Eni Sri Hartati ragu dengan ketegasan pemerintah memecat aparatur negara. Menurut Eni, para PNS berkinerja buruk hanya akan dipindah ke bagian lain.

“Saya yakin PNS tugasnya sangat variatif tidak sederhana. Kemungkinan dipindahkan kemana mana peluangnya banyak,” ucap Eni ketika dihubungi merdeka.com.

Selain itu, dimanjakannya PNS oleh pemerintah semakin kentara saat pos anggaran belanja untuk gaji pegawai negara makin melonjak. Hal ini diakui oleh Wamen PAN-RB Eko Prasojo.

Eko mengatakan, belanja pegawai meningkat 116,7 persen sejak lima tahun terakhir. Menurut Eko, meningkatnya belanja pegawai disebabkan gemuknya struktur organisasi negara. Namun demikian, peningkatan anggaran belanja pegawai tidak diikuti dengan peningkatan produktivitas pemerintahan dan pelayanan.

“Memang saat ini kondisi itu tidak bisa dipungkiri. Peningkatan kinerja belum terjadi walaupun anggaran belanjanya bertambah,” kata Eko seperti dalam pernyataan resmi di situs Kemenpan-RB.

Belanja pegawai pada 2009 mencapai Rp 127,7 triliun. Lalu secara bertahap meningkat hingga Rp 241,1 triliun pada tahun lalu. Sedangkan untuk 2014, belanja pegawai semakin membesar menjadi Rp 276,7 triliun.

“Ini naik sebesar 18,8 persen dibandingkan tahun lalu,” sambungnya.

Selama ini, besarnya porsi gaji abdi negara membuat belanja produktif seperti pembangunan infrastruktur dianaktirikan. Sebagai perbandingan, ketika anggaran belanja gaji PNS mencapai Rp 276 triliun, tahun ini anggaran infrastruktur ‘cuma’ Rp 206 triliun.

Comments

Popular posts from this blog

Pendaftaran CPNS 2021 Mulai 31 Mei, Inilah Syarat dan Cara Daftar CPNS 2021

Pendaftaran CPNS 2021 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru dan non-guru rencananya bakal dibuka mulai 31 Mei-21 Juni 2021 mendatang. Sebelumnya, telah dibuka rekrutmen untuk sekolah kedinasan. Kini, tinggal menunggu hari saja untuk rekrutmen pendaftaran CPNS 2021 dan PPPK tersebut. "Tanggal di atas betul adanya (31 Mei-21 Juni 2021) karena memang sebagai informasi awal agar rekan-rekan di daerah bisa terinfo untuk antisipasi," ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Andi Rahadian. Agar tidak kelewatan ada baiknya para calon pelamar mempersiapkan diri dengan mencicil persyaratan yang dibutuhkan dari sekarang. Berikut ini syarat lengkap Pendaftaran CPNS 2021 dan PPPK: 1. Peserta harus berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun saat melamar. Kecuali jabatan tertentu, paling tinggi 40 tahun 2. Jabatan CPNS yang dapat dilamar dengan batas usia paling tinggi 40 tah

Masyarakat Pertanyakan Formasi Penerimaan CPNS 2018, Inilah Jawaban Akun Resmi BKNgoid

CPNS 2018 . Masyarakat yang menunggu kabar kepastian jadwal penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ) meminta respon Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pasalnya hingga saat ini belum ada kepastian tentang segala hal tentang tahapan penerimaan CPNS 2018 . Melalui akun twitter resmi lembaga tersebut akhirnya menjawab rasa ingin tahu warganet yang menanyakan kabar penerimaan CPNS 2018 . Warganet bahkan menaruh kecurigaan pada akun resmi tersebut karena kurang responsif. " Bls dong min tuh jawab banyak yang nanya.. Ini asli bkn bukan si jadi curiga, meni ga antusias gituh ," cuit akun @MarlanYusril. Setelah banyak akun yang menanyakan, akhirnya BKN menjawab pertanyaan warganet. "#SobatBKN, mimin sampaikan bahwa saat ini Pemerintah blm mengumumkan penerimaan #CPNS2018. Prediksi, jml formasi, syarat dll yg beredar selama ini tdk dpt dipertanggungjawabkan. Info yg mimin sampaikan pun bersifat generik. So, sabar ya. Orang sabar disayang Tuhan .....," cuit akun BKNgoid

BKN Siapkan Infrastruktur Seleksi Penerimaan CPNS 2018

CPNS 2018. Sesuai dengan rencana Pemerintah untuk kembali membuka penerimaan CPNS 2018 , BKN sebagai koordinator pelaksana seleksi nasional tengah menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan. Infrastruktur tersebut mulai dengan proses pendaftaran cpns secara online melalui web SSCN, Seleksi Administrasi, sampai dengan proses Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Sambil menunggu pengumuman penerimaan CPNS resmi yang akan dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( MenpanRB ), BKN telah melakukan peningkatan kapasitas (upgrading) web SSCN, karena diperkirakan akan terdapat 8 – 10 juta pendaftar. Sistem Helpdesk cpns dan pengaduan akan dilaksanakan dengan lebih efektif, cepat, transparan dan efisien. Sistem Helpdesk ini akan dibuat secara online (yang menyatu dengan web SSCN) maupun offline di Kantor Pusat BKN dan 14 Kantor Regional BKN. Pelaksanaan SKD dan SKB tetap menggunakan Computer Assisted Test (CAT) BKN dengan p