Skip to main content

Masih SMA, tapi Jadi Honorer di UPTD

Masih SMA, tapi Jadi Honorer di UPTD.

Melihat kejanggalan penerimaan CPNS honorer jalur K-2 yang di depan mata, Komisi A DPRD Ponorogo hanya bisa pasrah. Para wakil rakyat itu menyatakan tidak bisa berbuat apa-apa setelah melangsungkan rapat dengar pendapat dengan kepala BKD dan kepala dinas pendidikan (dindik). Hasil itu sebenarnya sudah bisa ditebak karena hearing dilakukan secara tertutup. Jurnalis pun dilarang meliput.

Hearing itu membahas kasus honorer berinisial OP yang dinyatakan lolos tes CPNS. Meski menemukan kejanggalan terkait dengan jam kerja saat bertugas di UPTD Pendidikan Sukorejo, dewan diam saja. “Ya, janggal. Masak kelas II SMA sudah mendapat tugas membantu administrasi UPTD. Itu berarti yang bersangkutan bolos selama bersekolah dulu,” ujar Sekretaris Komisi A Nur Hamid setelah hearing.

Jam belajar di sekolah OP pagi hingga siang. Sedangkan jam kerja UPTD mula pagi hingga sore. Karena itu, janggal jika OP diperbantukan sebagai tenaga administrasi dengan tetap aktif bersekolah. “Sesuai surat tugasnya memang membantu administrasi. Tapi, dia harus sekolah,” katanya.

Meski demikian, komisi A tidak berkutik. Pasalnya, badan kepegawaian daerah (BKD) menyatakan bahwa berkas administrasi OP tidak menyalahi aturan meski surat tugasnya diberikan pada 2005 atau saat OP kelas II SMA.

“Ya, logikanya kurang tepat. Tapi, sesuai edaran dari pemerintah pusat, administrasi milik OP sudah terpenuhi. Sedangkan surat tugas, tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Kersaning Allah, kok ya saat itu kepala UPTD-nya bapaknya OP,” katanya pasrah.

Dia mengatakan, aturan penerimaan CPNS K-2 cukup longgar. Bahkan, Hamid kaget saat mendengar pernyataan Kepala BKD Syaifurrahman soal honorer yang bisa masuk database. “Kata Pak Syaifur, kalau disuruh buat kopi dan setelah itu pulang sekolah bisa diterbitkan surat tugas sebagai honorer, ini terjadi karena longgarnya aturan K-2,” ungkapnya.

Karena itu, pihaknya belum berencana menelusuri aturan penerimaan K-2 ke pemerintah pusat. Hanya, para wakil rakyat tersebut memilih menunggu langkah yang dijanjikan BKD untuk melampirkan pernyataan tambahan dalam berkas milik OP yang akan dikirim ke pusat. “Pak Syaifur berjanji bakal melampirkan keterangan yang menyatakan, saat menjadi honorer, OP berstatus siswa SMA,” terangnya.

Secara pribadi, Hamid belum puas dengan hasil hearing itu. Namun, pihaknya belum bisa bertindak dan memilih melaporkan hasil hearing ke pimpinan dewan. Dia berharap, pimpinan DPRD segera memberikan instruksi untuk menyikapi hasil hearing tersebut. “Ya, kita laporkan dulu ke pimpinan seperti apa,” ujarnya.

Kepala BKD Syaifurrahman memastikan berkas administrasi OP sudah benar. Pihaknya berjanji bakal melampirkan pernyataan tambahan dalam berkas OP yang akan dikirimkan ke pusat. “Secara administrasi, benar semua, sudah ditandatangani pimpinan (kepala satker, Red) masing-masing. Kalau masalah lolos atau tidaknya, tunggu pemberkasan dari pemerintah pusat,” katanya.

Comments

Popular posts from this blog

Pendaftaran CPNS 2021 Mulai 31 Mei, Inilah Syarat dan Cara Daftar CPNS 2021

Pendaftaran CPNS 2021 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru dan non-guru rencananya bakal dibuka mulai 31 Mei-21 Juni 2021 mendatang. Sebelumnya, telah dibuka rekrutmen untuk sekolah kedinasan. Kini, tinggal menunggu hari saja untuk rekrutmen pendaftaran CPNS 2021 dan PPPK tersebut. "Tanggal di atas betul adanya (31 Mei-21 Juni 2021) karena memang sebagai informasi awal agar rekan-rekan di daerah bisa terinfo untuk antisipasi," ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Andi Rahadian. Agar tidak kelewatan ada baiknya para calon pelamar mempersiapkan diri dengan mencicil persyaratan yang dibutuhkan dari sekarang. Berikut ini syarat lengkap Pendaftaran CPNS 2021 dan PPPK: 1. Peserta harus berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun saat melamar. Kecuali jabatan tertentu, paling tinggi 40 tahun 2. Jabatan CPNS yang dapat dilamar dengan batas usia paling tinggi 40 tah

Masyarakat Pertanyakan Formasi Penerimaan CPNS 2018, Inilah Jawaban Akun Resmi BKNgoid

CPNS 2018 . Masyarakat yang menunggu kabar kepastian jadwal penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ) meminta respon Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pasalnya hingga saat ini belum ada kepastian tentang segala hal tentang tahapan penerimaan CPNS 2018 . Melalui akun twitter resmi lembaga tersebut akhirnya menjawab rasa ingin tahu warganet yang menanyakan kabar penerimaan CPNS 2018 . Warganet bahkan menaruh kecurigaan pada akun resmi tersebut karena kurang responsif. " Bls dong min tuh jawab banyak yang nanya.. Ini asli bkn bukan si jadi curiga, meni ga antusias gituh ," cuit akun @MarlanYusril. Setelah banyak akun yang menanyakan, akhirnya BKN menjawab pertanyaan warganet. "#SobatBKN, mimin sampaikan bahwa saat ini Pemerintah blm mengumumkan penerimaan #CPNS2018. Prediksi, jml formasi, syarat dll yg beredar selama ini tdk dpt dipertanggungjawabkan. Info yg mimin sampaikan pun bersifat generik. So, sabar ya. Orang sabar disayang Tuhan .....," cuit akun BKNgoid

BKN Siapkan Infrastruktur Seleksi Penerimaan CPNS 2018

CPNS 2018. Sesuai dengan rencana Pemerintah untuk kembali membuka penerimaan CPNS 2018 , BKN sebagai koordinator pelaksana seleksi nasional tengah menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan. Infrastruktur tersebut mulai dengan proses pendaftaran cpns secara online melalui web SSCN, Seleksi Administrasi, sampai dengan proses Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Sambil menunggu pengumuman penerimaan CPNS resmi yang akan dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( MenpanRB ), BKN telah melakukan peningkatan kapasitas (upgrading) web SSCN, karena diperkirakan akan terdapat 8 – 10 juta pendaftar. Sistem Helpdesk cpns dan pengaduan akan dilaksanakan dengan lebih efektif, cepat, transparan dan efisien. Sistem Helpdesk ini akan dibuat secara online (yang menyatu dengan web SSCN) maupun offline di Kantor Pusat BKN dan 14 Kantor Regional BKN. Pelaksanaan SKD dan SKB tetap menggunakan Computer Assisted Test (CAT) BKN dengan p