Skip to main content

Sanksi Keras PNS Selingkuh Diabaikan

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam bertingkah laku, tindakan maupun ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.

Peringatan yang keras bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hobi selingkuh hingga sanksi pemecatan dari tempat bekerja, ternyata tidak membuat jera. Masih banyak PNS yang melakukan pelanggaran, dalam hal perselingkuhan. Aturan pun mereka abaikan. Celakanya lagi pejabat yang melakukan sanksi terhadap PNS nakal malah tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Ini yang dialami oleh Ny. S, salah seorang PNS di Kabupaten Serang, Banten. Ibu dua anak ini melaporkan suaminya, PNS di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, yang telah melakukan perselingkuhan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Serang pada 2012 lalu. Ia menceriterakan bahwa suaminya menjalin asmara dengan wanita lain.

Ia diterima dengan baik oleh Kepala BKD Serang, Hj. Tuti dan berjanji akan menindaklanjuti kasus yang menimpa Ny. S. Namun hingga kini laporan dari Ny. S tidak mendapat respon dari BKD. Tak ada satu pun jawaban dari BKD Serang.

“Saya kecewa laporan kelakuan suami berselingkuh tidak ditanggapi oleh BKD,” ujar Ny. S. Ahad (9/3).  Hanya saja, lanjutnya, dirinya tidak memiliki bukti yang kuat misalnya tertangkap basah sedang bermesraan atau bukti adanya foto berduaan.

“Saya hanya punya bukti dari BBM-an saja,” katanya lirih. Bahkan, katanya, suami dari istri selingkuhan pernah bertandang ke rumah Ny. S. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa.

“Suaminya itu bilang bahwa kita sama-sama disakiti,” ujarnya.

Tak tahan dengan kelakuan suaminya, maka Ny. S mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Serang. Putusan cerai pun keluar pada 2013 lalu. Kini Ny. S tidak larut dalam kesedihan, ia harus tegar menghadapi cobaan yang menimpanya.

Sanksi Tegas Diabaikan PNS.

Padahal sanksi pemecatan bagi PNS yang melanggar sangat berat, hal itu sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Perselingkuhan yang dilakukan PNS sangat tidak etis dan bertentangan dengan statusnya sebagai abdi negara. PNS harus memberikan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat.

Jika ditemukan bukti kuat, seperti tertangkap basah dan dilaporkan oleh suami atau istri disertai bukti, PNS yang bersangkutan diberikan sanksi tegas bahkan bisa saja pemecatan.

Selain selingkuh, PNS yang cerai tanpa izin dari atasan juga dapat diberikan sanksi. Sanksinya bisa penurunan pangkat dan pembebasan tidak terhormat atau dipecat. Sanksi tersebut diberikan dalam rangka memberikan pembinaan kepada PNS bersangkutan, agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya kembali.

Sebelumnya, Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) M. Imanuddin mengatakan, sanksi tegas bagi PNS selingkuh diberikan sebagai komitmen pemerintah menciptakan birokrasi yang bersih. Karena, kata dia, selama ini tidak sedikit akibat perselingkuhan yang ada, citra PNS menjadi buruk. Padahal sebagai pelayan masyarakat, PNS seharusnya memberikan contoh yang baik.

”Jadi sekarang itu sanksinya sangat tegas. Bagi PNS yang terbukti selingkuh, akan diberhentikan dengan tidak hormat dan tidak atas permintaan sendiri,” ujarnya.

Menurut Imanuddin, sebagai wujud komitmen sanksi tidak hanya akan dijatuhkan kepada PNS yang dimaksud. Namun bagi atasan sang PNS tersebut juga dapat diancam terkena pemberian sanksi, jika tidak mau menghukum PNS yang jelas-jelas terbukti melakukan perselingkuhan. (ARF)

Comments

Popular posts from this blog

Masyarakat Pertanyakan Formasi Penerimaan CPNS 2018, Inilah Jawaban Akun Resmi BKNgoid

CPNS 2018 . Masyarakat yang menunggu kabar kepastian jadwal penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ) meminta respon Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pasalnya hingga saat ini belum ada kepastian tentang segala hal tentang tahapan penerimaan CPNS 2018 . Melalui akun twitter resmi lembaga tersebut akhirnya menjawab rasa ingin tahu warganet yang menanyakan kabar penerimaan CPNS 2018 . Warganet bahkan menaruh kecurigaan pada akun resmi tersebut karena kurang responsif. " Bls dong min tuh jawab banyak yang nanya.. Ini asli bkn bukan si jadi curiga, meni ga antusias gituh ," cuit akun @MarlanYusril. Setelah banyak akun yang menanyakan, akhirnya BKN menjawab pertanyaan warganet. "#SobatBKN, mimin sampaikan bahwa saat ini Pemerintah blm mengumumkan penerimaan #CPNS2018. Prediksi, jml formasi, syarat dll yg beredar selama ini tdk dpt dipertanggungjawabkan. Info yg mimin sampaikan pun bersifat generik. So, sabar ya. Orang sabar disayang Tuhan .....," cuit akun BKNgoid

BKN Siapkan Infrastruktur Seleksi Penerimaan CPNS 2018

CPNS 2018. Sesuai dengan rencana Pemerintah untuk kembali membuka penerimaan CPNS 2018 , BKN sebagai koordinator pelaksana seleksi nasional tengah menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan. Infrastruktur tersebut mulai dengan proses pendaftaran cpns secara online melalui web SSCN, Seleksi Administrasi, sampai dengan proses Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Sambil menunggu pengumuman penerimaan CPNS resmi yang akan dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( MenpanRB ), BKN telah melakukan peningkatan kapasitas (upgrading) web SSCN, karena diperkirakan akan terdapat 8 – 10 juta pendaftar. Sistem Helpdesk cpns dan pengaduan akan dilaksanakan dengan lebih efektif, cepat, transparan dan efisien. Sistem Helpdesk ini akan dibuat secara online (yang menyatu dengan web SSCN) maupun offline di Kantor Pusat BKN dan 14 Kantor Regional BKN. Pelaksanaan SKD dan SKB tetap menggunakan Computer Assisted Test (CAT) BKN dengan p

KemenpanRB: Hati-Hati Seminar Pengadaan CPNS 2018

Masyarakat diminta hati-hati terhadap hoax Seminar Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2018 yang beredar melalui media sosial. "Kementerian PANRB tidak pernah bekerja sama dengan pihak mana pun untuk menyelenggarakan seminar nasional mengenai pengadaan CPNS 2018 sebagaimana klaim dalam acara tersebut," tegas Herman Suryatman, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta, Sabtu (30/06). Herman mengingatkan agar masyarakat waspada atas inisiatif pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut. "Waspada terhadap pihak mana pun yang mengklaim mendapatkan dukungan dari Kementerian PANRB dan seolah-olah dapat menghadirkan narasumber pejabat dari Kementerian PANRB dalam penyelenggaraaan seminar, pelatihan, bimbingan belajar, atau kegiatan sejenis lainnya," ucapnya. Dijelaskan lebih lanjut bahwa, semua informasi terkait perkembangan pengadaan CPNS akan disampaikan melalui portal resmi menpan.