ASN INDONESIA

Kepala Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Zaid menemukan temuan mencengangkan terkait dugaan suap kelolosan tenaga honorer kelompok dua (K2) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Temuan itu didapat setelah pihaknya melakukan investigasi dan menemukan uang suap sebesar Rp 60 miliar. “Di Kabupaten Pati, kasus honorer untuk lolos menyetor uang Rp 80 juta sampai Rp 130 juta. Mereka membayar kepada oknum tertentu, dan hebatnya tidak ada kwitansinya,” kata Zaid di Semarang. Untuk di Kabupaten Pati, kata Zaid, jumlah uang suap ditemukan hingga terkumpul Rp 60 miliar. ORI menduga, Pemkab Pati telah membiarkan praktik tersebut. Jika pemkab tegas untuk mengusut dan tidak menerima pungutan, gratifikasi tak akan terjadi. “Ya, paling tidak, tidak terkumpul uang sejumlah itu. Modusnya, mereka mengancam dengan bilang yang menyuap dan disuap bisa dijerat pidana. Jadi, penyuap juga takut melaprorkan,” bebernya. Untuk mengantisipasi hal ini, ke depan ORI akan melakukan jemput bola ke daerah-dae

Kepala Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Zaid menemukan temuan mencengangkan terkait dugaan suap kelolosan tenaga honorer kelompok dua (K2) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Temuan itu didapat setelah pihaknya melakukan investigasi dan menemukan uang suap sebesar Rp 60 miliar. “Di Kabupaten Pati, kasus honorer untuk lolos menyetor uang Rp 80 juta sampai Rp 130 juta. Mereka membayar kepada oknum tertentu, dan hebatnya tidak ada kwitansinya,” kata Zaid di Semarang. Untuk di Kabupaten Pati, kata Zaid, jumlah uang suap ditemukan hingga terkumpul Rp 60 miliar. ORI menduga, Pemkab Pati telah membiarkan praktik tersebut. Jika pemkab tegas untuk mengusut dan tidak menerima pungutan, gratifikasi tak akan terjadi. “Ya, paling tidak, tidak terkumpul uang sejumlah itu. Modusnya, mereka mengancam dengan bilang yang menyuap dan disuap bisa dijerat pidana. Jadi, penyuap juga takut melaprorkan,” bebernya. Untuk mengantisipasi hal ini, ke depan ORI akan melakukan jemput bola ke daerah-dae

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuantan Singingi (Kuansing) berencana membuka pendaftaran penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) jalur umum tahun 2014. Hal tersebut disampaikan Sekdakab Kuansing Muharman di Kantor Bupati Kuansing. “Kalau memang ada, kita akan buka pendaftaran untuk penerimaan CPNS tahun 2014 ini,” kata Muharman. Diakui Muharman, saat ini Kuansing masih kekurangan tenaga pegawai, terutama tenaga guru dan teknis. “Sekarang ini yang akan banyak kita terima khusus tenaga guru dan teknis, karena itu yang masih kurang,” jelasnya. Namun sejauh ini, kata Muharman, pihaknya belum menerima surat resmi dari Menpan RB terkait penerimaan CPNS jalur umum tahun 2014. “Surat resminya belum ada, tapi kalau buka kita akan usulkan ke Manpan RB,” katanya. “Yang pasti kalau ada kita akan melakukan penerimaan CPNS, tapi kita belum tahu berapa kuota untuk Kuansing, karena memang surat resminya belum ada sampai saat ini masuk ke kita,” sambungnya. Bila nanti, surat resmi dari Menpan RB t

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuantan Singingi (Kuansing) berencana membuka pendaftaran penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) jalur umum tahun 2014. Hal tersebut disampaikan Sekdakab Kuansing Muharman di Kantor Bupati Kuansing. “Kalau memang ada, kita akan buka pendaftaran untuk penerimaan CPNS tahun 2014 ini,” kata Muharman. Diakui Muharman, saat ini Kuansing masih kekurangan tenaga pegawai, terutama tenaga guru dan teknis. “Sekarang ini yang akan banyak kita terima khusus tenaga guru dan teknis, karena itu yang masih kurang,” jelasnya. Namun sejauh ini, kata Muharman, pihaknya belum menerima surat resmi dari Menpan RB terkait penerimaan CPNS jalur umum tahun 2014. “Surat resminya belum ada, tapi kalau buka kita akan usulkan ke Manpan RB,” katanya. “Yang pasti kalau ada kita akan melakukan penerimaan CPNS, tapi kita belum tahu berapa kuota untuk Kuansing, karena memang surat resminya belum ada sampai saat ini masuk ke kita,” sambungnya. Bila nanti, surat resmi dari Menpan RB t

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan pihaknya akan memverifikasi kelulusan calon pegawai negeri sipil dari pegawai honorer kategori dua (K2) “Kami akan memverifikasi, apakah betul honorer atau tidak. Jika tidak, maka tidak akan diproses surat keputusannya,” kata Azwar Abubakar di Banda Aceh. Ia mengatakan, semua proses keputusan bukan kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tapi, semua dilakukan Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN). “BAKN yang urus semua. Saya hanya mengambil kebijakan saja. Verifikasi juga dilakukan BAKN. Kami berharap semua ini bisa cepat selesai,” ujar Azwar yang juga mantan Pelaksana Harian Gubernur Aceh. Menyangkut maraknya protes kelulusan CPNS dari honorer K2 di sejumlah daerah di Aceh, Azwar menegaskan protes itu bukan berarti ada kisruh dalam rekrutmen CPNS dari kalangan honorer kategori dua. “Siapa bilang kisruh. Tidak ada kisruh. Kalau pun ada protes, tentu kel

 Universitas Negeri Makassar (UNM) bertekad membersihkan nama baiknya dari kasus ijazah palsu. Sebab, sejak tahun 2008, perguruan tinggi yang berkampus di Jalan A.P. Pettarani, Makassar itu, menemukan ijazah palsu berlabel UNM. “Yang kami temukan baru mencapai 74 orang pemakai. Tetapi, itu masih data lama. Masih sangat banyak yang belum kami data secara lengkap. Kalau secara keseluruhan, termasuk di luar Sulsel dan pulau Kalimantan bisa mencapai 200-an, bahkan lebih,” kata Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Evaluasi Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) UNM, Drs M Nawir,  Kamis (3/4). ke-74 ijazah UNM palsu yang ditemukan tersebut memang sangat mirip dengan aslinya. Terdapat juga cetakan timbul UNM dan logo Pancasila. Nawir menyebut, kecanggihan teknologi sekarang semakin mempermudah pelaku kejahatan memalsukan ijazah. Tetapi, kata dia, semua staf yang menangani penerbitan ijazah sangat mudah mengenali ijazah tersebut palsu. Dia juga menyesalkan kurangnya sikap tegas dari

Nasib ratusan ribu tenaga honorer yang selama ini terkatung-katung membuat Partai Amanat Nasional (PAN) menjadikannya sebagai salah satu program partai. Karenanya, PAN berupaya agar honorer yang belum mendapatkan kepastian dapat segera memperoleh pengakuan oleh negara dan terpenuhi hak-haknya secara layak sebagai abdi negara. Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN, Teguh Juwarno menyatakan, selama ini banyak tenaga honorer yang hidup memprihatinkan. Misalnya di berbagai daerah banyak tenaga honorer yang mendapat gaji hanya Rp 200 ribu per bulan. “Untuk hidup mereka saja sangat tidak memadai,” katanya di Jakarta, Jumat (4/4). Teguh menambahkan, hal yang perlu dilakukan terhadap para honorer adalah memberikan kejelasan status dan pengakuan. Hal itu penting sebagai upaya memperbaiki kesejahteraan para tenaga honorer. “Bagi yang belum terangkat harus diberikan peningkatan kesejahteraan dalam honor dan tunjangan,” tegasnya. Teguh menambahkan, PAN sudah beberapa kali memberikan advokasi kepa

Kepala Bagian Kepegawaian Setda Mimika, Bertha Beanal, SH mengatakan, hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi Tahun 2013, direncanakan diumumkan serentak untuk wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat. ia mengatakan hasil seleksi CPNS untuk Papua dan Papua Barat, rencananya diumumkan setelah pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg). Selama masa menunggu ini, Bertha mengharapkan kepada seluruh peserta tes agar bersabar menunggu. Sementara seperti diberitakan Radar Timika edisi Kamis (3/4), Penjabat Bupati Mimika, Ausilius You, SPd MM ketika menanggapi pernyataan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN-RB) RI, Ir Azwar Abubakar sebelumnya yang menegaskan bahwa persoalan tes dan pengumuman hasil seleksi CPNS di Papua, butuh pembicaraan dan penanganan khusus, sehingga peserta harus bersabar menunggu hasilnya. Menpan juga menyatakan pihaknya tidak akan terburu-buru mengumumkan hasil untuk peserta tes CPNS Papua. Dalam waktu dekat, Menpan akan melakukan pertemuan dengan gubernu

Puluhan peserta tes CPNS formasi tahun 2013 di lingkup Provinsi Papua Barat kembali menggelar aksi unjuk rasa di kantor gubernur. Mereka menuntut supaya hasil tes segera diumumkan. Pengunjuk rasa juga menuntut supaya 100 kursi dari total kuota, diperuntukkan bagi pelamar putra Arfak yang merupakan suku asli Manokwari. Seperti demo sebelumnya,unjuk rasa kemarin diwarni dengan insiden-insiden kecil. Tak  hanya berteriak-teriak, ada massa yang melakukan pelemparan ke kantor gubernur dengan menggunakan gelas air minum kemasan. Kontan saja,aksi pelemparan ini membuat puluhan polisi yang mengamankan aksi bersiaga dan meminta pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi secara damai. Massa peserta tes CPNS mendatangi kantor gubernur di Jalan Siliwangi sekitar pukul 11.00 Wit. Mereka hendak menemui Plt Sekda namun dicegah aparat kepolisian yang dipimpin Kabag Ops Polres Manokwari,Kompol Heru Hidayanto. Tertahan di depan pintu masuk kantor gubernur,massa meminta agar Plt Sekda menemui mereka dan menje

Pemerintah akan memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi pejabat fungsional ahli muda dan ahli pratama yang mencapai batas usia pensiun 58 tahun. “Batas usia pensiun 58 tahun bagi pejabat fungsional ahli muda dan ahli pratama serta pejabat fungsional keterampilan,” mengutip laman Sekretariat Kabinet, Jakarta, Jumat (4/4/2014). Hal tersebut dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 90 Huruf C UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Juga mengacu Peraturan Pemerintah (PP) No 21 Tahun 2014 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 19 Maret 2014 tentang pemberhentian PNS yang mencapai batas usia pensiun bagi pejabat fungsional. Namun begitu, khusus untuk mereka, yang menginjak masa pensiun tapi masih menduduki jabatan sebelum berlakunya PP diperkenankan untuk memperpanjang sampai batas usia 60 tahun. Sementara untuk PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional ahli muda dan ahli pratama setelah berlakunya PP itu, maka batas usianya 58 tahun. Selain

 Tercatat, ada 64 berkas calon pegawai negeri sipil (CPNS) kategori  dua (K-2) untuk Pemkot Samarinda, diduga kuat bermasalah. Ombudsman yang menerima pengaduan telah melaporkan hal itu kepada Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang, kemarin (4/4). Masdari, asisten Bidang Pengawasan Ombudsman Kaltim menyebut, laporan tersebut didapat dari Forum Pemerhati Pembela Kebenaran. Dari penelusuran atau investigasi ke sejumlah sekolah, laporan tersebut nyaris semuanya benar. “Dari laporan tersebut, 80 persen data dari pelapor dinyatakan benar. Memang ada berkas yang sengaja dimanipulasi,” paparnya. “Ada yang memalsukan tanda tangan, stempel, manipulasi surat keputusan (SK) honor serta absensi. Kami sebut itu pelanggaran administrasi,” sambung Masdari.  “Ranah kami hanya mengusulkan, investigator, menyampaikan nama bersangkutan (yang bermasalah, Red.) serta tudingan dari pelapor,” lanjut dia. Masdari menambahkan, sejauh ini pihaknya masih dalam proses pemeriksaan peserta yang dianggap mencurigakan.

Badan Kepegawai Daerah (BKD) Provinsi Riau menilai ada sesuatu yang ganjal pada hasil Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kategori dua (K2) Provinsi Riau pada 2013 lalu. Dimana jumlahnya tiba-tiba membengkak dari yang sebelumnya diusulkan. Dari 140 pelamar yang ikut, ternyata lulus 260 pelamar, angka yang tidak masuk akal. Darimana 120 pelamar lagi? BKD Riau mencurigai ada honorer K2 yang lulus tes CPNS tidak memenuhi syarat administrasi yang lengkap alias ‘bodong’. Informasi dugaan ini sudah sampai kepada Kepala BKD Riau, Surya Maulana. Dirinya tidak membantah mengenai hal itu. Namun ditegaskannya, laporan secara tertulis belum ada, tetapi lebih kepada informasi lisan. “Ada beberapa kabupaten yang terindikasi, kita akan klarifikasi itu,” kata Surya. Jika memang nantinya kedapatan ada honorer K2 yang lulus ‘bodong’ tersebut, BKD Riau akan bertindak tegas dengan jelas mempidanakannya. “Itu jelas hukuman pidana jika memang kedapatan,” tegas Surya. Kuat dugaan adanya honorer K2 bodong ini,

Dari total 580 honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, hanya 120 orang yang lulus pada Tes CPNS Tenaga Honorer Kategori 2 beberapa waktu lalu. Dengan ada sisa tersebut, Forum Honorer Indonesia (FHI) Kabupaten Pangandaran meminta kepada Penjabat Bupati Kabupaten Pangadandaran Endjang Naffandy untuk memperjuangkan nasibnya. Dikatakan Ketua Koordinator Daerah FHI Kabupaten Pangandaran Selamet Sefiyadi, mayoritas yang tidak lolos adalah penyuluh, dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan tenaga teknis. “Dari pertemuan dengan bupati, kita harus mempersiapkan analisis beban kerja, analisis kepegawaian, dan pemetaan. Maksudnya, adalah untuk mengetahui mereka kerja dimana, dan di bagian apa,” ucapnya. Menurut Selamet, bupati memiliki kebijakan untuk mengangkat. Namun, harus ada analisis terlebih dahulu. Sementara itu, Penjabat Bupati Kabupaten Pangandaran Endjang Naffandy menjelaskan bahwa mereka yang lulus saat ini sudah diproses untuk mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).