ASN INDONESIA

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi mencatat 100 orang tidak lulus seleksi tes akhir calon pegawai negeri sipil (CPNS). Mereka yang tidak lulus disebabkan tidak bersedia menandatangani surat pernyataan bersedia dituntut baik secara pidana dan perdata jika ada berkas yang tak sesuai. ”Para CPNS ini tidak ada yang mau memberikan surat pernyataan tersebut,”  kata Kepala BKD Kota Bekasi, Momon Sulaiman. Momon menambahkan, kebanyakan CPNS yang tidak lolos validasi berada di Dinas Pendidikan. Totalnya sampai 100 orang. Sebelumnya, mereka berhasil lolos ikuti tes K2 saat Badan Kepegawaian Nasional membuka lowongan cpns  tahun lalu. Selain tidak memenuhi surat pernyataan, Momon mengaku, ada faktor lain yang membuat CPNS itu gugur. Seperti ada yang memanipulasi masa kerja. Menurutnya, pihak BKD sempat menemukan kejanggalan masa kerja saat melakukan validasi. Salah satunya, dalam lampiran CPNS itu tertulis sudah bekerja dari tahun 2005, tetapi dalam validasi data terbaru, ternyata diketa

Kabupaten Sukoharjo saat ini dinilai tengah kekurangan mantri hewan. Dari seluruh atau 12 kecamatan di Sukoharjo, tujuh kecamatan di antaranya tak memiliki manteri hewan sendiri. ”Tujuh kecamatan tersebut yakni, Kecamatan Kartasura, Sukoharjo, Grogol, Baki, Gatak, Nguter dan Tawangsari. Kekosongan pegawai sudah terjadi sejak lima tahun terakhir karena pensiun dan sampai sekarang belum ada penggantinya,” ujar Kabid Perternakan Dispertan Sukoharjo, Yuli Dwi Irianto, Jumat (16/5/2014). Hal itu terungkap pada rapat Panitia Khusus (pansus) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan antara DPRD dengan Dinas Pertanian (Dispertan). Pembahasan digelar di gedung B kompleks kantor DPRD Sukoharjo. Selain itu dia menjelaskan kekosongan juga terjadi di Kecamatan Bendosari, sebab mantri hewan di sana juga pensiun. Namun untuk sementara Pemkab sudah menempatkan penggati kendati dengan status tenaga harian lepas (THL). Dia menjelaskan untuk mengisi

SK CPNS untuk para honorer kategori dua (K-2) yang telah lulus tes dalam waktu dekat ini bakal segera dibagikan. Saat ini, SK sudah ada di meja Wali Kota Cirebon Ano Sutrisno. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Kota Cirebon, Anwar Sanusi menjelaskan, pihaknya telah menyelesaikan pemberkasan dan entry data para honorer K-2 yang lulus tes. Anwar mengaku, pihaknya telah menyerahkan SK tersebut kepada wali kota untuk segera ditandatangani. “Mungkin saat ini sedang ditandatangani,” ujar Anwar kepada Radar Cirebon. Dikatakan, setelah ditandatangani oleh wali kota, SK tersebut akan dibawa ke pusat untuk ditindak lanjuti. Setelah itu, baru SK tersebut dapat dibagikan. “Sebelum dikirim ke pusat, harus sudah ditandatangani oleh kepala daerah. Yang jelas proses terus kami lakukan. Insya Allah tidak akan lama lagi,” tuturnya. Terpisah, Wali Kota Cirebon Ano Sutrisno mengakui SK CPNS sudah diterimanya.  “Sudah saya terima. Tapi memang masih belum selesai, karena banyak. Saat ini juga

Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Herson Mayulu bertemu langsung dengan Menteri Aparatur Negera (Menpan), Azwar Abubakar, Rabu (23/4/2014). Ia didampingi Kepala BKD Bolsel, Risnawati Mantang menyampaikan dua hal penting terkait kebutuhan pegawai di Bolsel. “Yang pertama kita meminta kuota CPNS yang tidak terisi pada 2013 itu bisa ditambah pada kuota CPNS yang akan diusulkan pada tahun 2014 ini. Kedua, kita minta agar honorer daerah kategori dua (K-2) yang tidak lulus itu bisa diakomodir kembali,” ujar Mayulu, kemarin. Menurut Mayulu, Menpan Azwar Abubakar telah menyetujui usulan agar sisa kuota yang tidak terisi pada rekrutmen CPNS lalu akan ditambah pada rekrumen tahun ini. “Jadi soal CPNS 2014 sudah disetujui, tinggal honorer K2 saja, kemungkinan sekitar 60 sampai 70 persen akan diakomodir kembali,” kata Mayulu. Kepala BKD Bolsel, Risnawati Mantang menjelaskan, kuota yang akan tertambah pada formasi CPNS 2014 sebanyak 71 kuota. “Jadi kita akan tunggu berapa kuota yang dise

Ribuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) DKI Jakarta hasil penerimaan tahun 2013 masih luntang-lantung dan belum dipekerjakan di pemerintahan. Padahal para CPNS DKI Jakarta itu, telah dinyatakan lolos seleksi sejak Januari 2014. Hingga kini mereka masih menunggu Nomor Induk Pegawai (NIP) di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI, I Made Karmayoga mengaku belum bisa memastikan kapan Nomor Induk Pegawai (NIP) itu keluar karena keputusannya ada di pemerintahan pusat. Setelah NIP itu keluar, imbuhnya, para CPNS akan mendapatkan surat keputusan dan selanjutnya menjalani orientasi. “Tetapi, saya tidak bisa memastikan kapan NIP keluar. Semua bergantung dari BKN,” kata Made, Selasa, 22 April 2014. Made mengklaim, salah satu alasan NIP di DKI Jakarta lebih lambat keluar dibandingkan provinsi lain–misalnya Jawa Barat–karena penerimaan CPNS di DKI hanya sedikit. “Sebagian sudah ada yang keluar, tapi kami akan keluarkan jika seluruhnya sudah rampung. sehingga pe

Sekitar Ferbruari 2014, Pemkab Tanjaabbar telah mengusulkan formasi CPNS untuk jalur umum setelah menerima CPNS dari K2 beberapa waktu silam, pengusulan yang mana direncanakan untuk tahun ini akan ada penerimaan CPNS. Tak tanggung-tanggung usulan dari Pemkab  Sebanyak 5.435 orang karena minimnya tenaga pegawai negeri di Tanjabbar. Namun, hingga saat ini Pemkab Tanjab Barat. Belum bisa memastikan jadwal pelaksanaan dan jumlah pasti formasi yang akan diterima. Hal tersebut disampaikan Kepala BKD Kabupaten Tanjabbar, Zulkifli, kita lihat di beberapa pemberitaan dimedia yang menyebutkan pada bulan Mei atau Juni, namun pihaknya belum bisa memastikan kapan akan dilakukan penerimaan CPNS. “Sampai sekarang kami belum mendapatkan informasi dari BKN atau dari Menpan. Makanya saya belum berani katakan kapan,” ujarnya Beberapa formasi pihaknya membenarkan telah ada. Hanya saja berapa banyak yang akan diterima untuk 1 formasi. Belum diketahui secara pasti. “Kami kan ajukan mulai dari tenaga pendid

Sebanyak 70 tenaga honorer kategori dua (K2) yang lulus tes CPNS di Kabupaten Bandung memilih mengundurkan diri. Puluhan tenaga honorer tersebut mundur karena diduga melakukan manipulasi data.Langkah mundur puluhan tenaga honorer yang lulus CPNS itu mendapat apresiasi dari Forum Tenaga Honorer Kategori 2 (FTHK2) Kabupaten Bandung. Ketua FTHK2 Kabupaten Bandung, Toto Ruhiyat, mengatakan verifikasi dan validasi data CPNS telah selesai dilakukan pada 23 April lalu. Hasilnya telah diserahkan kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) untuk diverifikasi ulang. Toto mengatakan ada 100 lebih tenaga honorer yang diduga memalsukan data untuk kelulusan CPNS-nya. “Ada 70 orang di antaranya yang sadar dan mau mengundurkan diri. Mereka tahu salah karena belum bisa masuk dalam K2. Hanya saja saya juga belum tahu dari OPD mana saja yang mengundurkan diri,” ujar Toto. Toto juga mengharapkan jika honorer yang belum memenuhi syarat K2 dan lulus CPNS bisa mengikuti langkah yang sama. Pasa

Peraturan Pemerintah tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) bakal diterbitkan bulan depan. Pasalnya, seluruh drafnya sudah selesai dan tinggal diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saja. “Perkiraan minggu kedua Mei, PP tentang Pengadaan CPNS dan P3K sudah terbit,” kata Karo Humas dan Protokol Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat, Selasa (29/4). Tidak hanya PP saja, petunjuk teknis pengadaan CPNS dan P3K juga bakal diterbitkan pertengahan Mei. Percepatan penerbitan PP P3K ini memang menjadi target pemerintah. Sebab, mulai Juni mendatang akan diadakan seleksi pengadaan CPNS maupun P3K untuk formasi 2014. “Juni sudah mulai rekrutmen, jadi tidak lucu kalau PP maupun juknisnya belum ada,” ujarnya. Dihubungi terpisah, Deputi SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja mengungkapkan, draf RPP P3K sudah selesai. Hanya saja dia tidak memastikan kapan PP-nya diterbitkan. “Memang sudah selesai dr

Tahun ini Pemerintah Kota (Pemko) Medan akan melakukan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Penerimaan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena akan ada penerimaan CPNS untuk pelamar lulusan SMA. “Sudah 10 tahun penerimaan CPNS hanya untuk lulusan Sarjana, sehingga pegawai golongan dua sudah banyak berkurang karena ada kenaikan pangkat serta  memasuki masa pensiun,” ujar Kabag Otda Pemko Medan, Amran di Balai Kota, Selasa (13/5). Namun Amran belum bisa memastikan berapa jumlah CPNS serta formasi yang dibutuhkan karena sedang dilakukan pengkajian analisis jabatan (Anjab). Ia menyebutkan kerja tim yang mengkaji Anjab untuk menentukan formasi CPNS baru akan selesai pada bulan Juli mendatang. “Masih panjang prosesnya, ada tim khusus yang sedang mengkaji Anjab itu sedang bekerja,” katanya. Tim itu, lanjut dia, juga menuggu usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentang kebutuhan pegawai. Usulan yang diajukan oleh Pemko Medan akan disampaikan kepada KemenPAN-RB un

Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memperpanjang penerimaan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hingga akhir Mei 2014. Dimana sebelumnya, masing-masing daerah diberikan tenggat waktu hingga akhir April 2014 lalu. Namun karena beberapa kendala yang dialami banyak daerah di Indonesia, pengajuan formasi CPNS diperpanjang. Kabid Administrasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Haprialdi Malik, berharap agar kabupaten/kota yang belum, agar segera mengajukan. “Karena waktu semakin sempit, jadi diimbau kepada kabupaten/kota untuk segera menyusun dan mengajukannya,” imbau Haprialdi. ***

Ombudsman Perwakilan Kalimantan Barat menemukan berbagai indikasi kecurangan dalam penerimaan pegawai negeri melalui jalur honorer kategori dua (K2). Temuan ini didapatkan setelah lembaga ini melakukan investigasi sejak beberapa bulan lalu. “Indikasi ini kami temukan di berbagai tempat Kalbar. Rata-rata di setiap kabupaten ada kasusnya,” ujar Kepala Ombudsman Perwakilan Kalbar Agus Priyadi saat memaparkan ekspos kinerja penanganan laporan selama bulan Januari-April 2014, Senin (19/5). Honorer kategori dua adalah honorer yang pendapatannya bersumber dari non APBN dan APBD. Misalnya untuk instansi teknis seperti dinas pekerjaan umum, dananya berasal dari honorarium kegiatan. Sementara bagi guru, dananya dari dana bos atau komite sekolah. Ada sejumlah modus kecurangan penerimaan CPNS melalui jalur ini. Asisten Ombudsman Kalbar, Marini mengatakan, salah satu bentuk kecurangan yang dilakukan adalah dengan membuat surat keputusan (SK) palsu. Sebagaimana diketahui, salah satu persyaratan unt

Pemprov DKI Jakarta akan mengambil langkah tegas terhadap para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang terbukti memalsukan data saat melakukan tes Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bahkan saat ini sudah ada sekitar 280 CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan dicoret dari daftar CPNS yang diterima. Pencoretan itu akan dilakukan sebelum Gubernur DKI Joko Widodo non aktif pada Minggu (18/5) mendatang. “Saya akan minta Gubernur teken surat itu atau tidak. Tapi memang harus diteken sekarang sebelum Pak Jokowi non aktif,” kata Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, di Balaikota, kemarin. Ahok mengatakan, pencoretan ratusan pegawai honorer akan dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI. Menurutnya, pencoretan ratusan pegawai honorer untuk penerimaan CPNS bisa dilakukan, jika syarat administrasi tidak lengkap. “Kalau dulu, CPNS curang dibiarkan lolos dulu. Sekarang ada permainan harus kita coret, yang tidak memenuhi syarat harus mundur. Makanya

Pemprov Sumbar akan mengusulkan formasi CPNS2014 sebanyak 2.149 orang ke ke Menteri Aparatur NegaraReformasi Birokrasi (Men PAN RB),hariini.Pengajuanformasi sesuai kebutuhan karena banyaknya PNS yang pension, serta dampak diberlakukannya kebijakan moratarium PNS beberapa tahun lalu. KepalaBadan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar Jayadisman mengatakan, usulan formasi CPNS 2014 tersebut akan diusulkan ke Kemen PAN RB. Dirinya juga akan menjemputNomor Induk Pegawai (NIP) CPNS dari pelamar umum ke kantor Badan Kepegawaian Nasional (BKN) RegionalPekanbaru. Iamengatakan, tahuninipemerintah telah memberikan kesempatan bagi daerah yang masih kekurangan PNS, untuk mengajukan permohonannya. Namun, keputusan berapa formasi yang disetujui tergantung Kemen PAN-RB. “Prinsipnya kami mengajukan usulan, dikabulkan atau tidak usulan kami, tergantung Kemen PAN-RB,” ujarnya, Sabtu (8/3). Jayadisman mengungkapkan dari 2.149 formasi yang diusulkan, prioritas jabatanfungsional tertentu (JFT) 80 persen dan jaba

Meski CPNS dari jalur umum belum ada kejelasan, tapi CPNS dari Kategori 2 di Kabupaten Kepulauan Meranti sudah sampai ke tahap verifikasi berkas. Usai diverifikasi ini nantinya akan langsung diserahkan ke BKN. Sebagaimana disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Revirianto, melalui Sekretaris BKPP Kabupaten Kepulauan Meranti Rosdaner, ketika ditemui GoRiau.com di ruangannya belum lama ini. “Pemberkasan K2 terakhir tanggal 9 Mei dan semuanya sudah masuk,” kata Rosdaner menjawab GoRiau.com. Kemudian ketika ditanya ke tahap verifikasi berkas ini, Rosdaner mengatakan aturannya sudah mulai diverifikasi pada tanggal 12 Mei 2014 yang lalu. Namun dijelaskan pula, untuk memverifikasi itu Ia optimis bisa tuntas sebelum batas akhir penyerahan berkas ke BKN. Sementara itu, untuk tim yang memverifikasi, demikian Rosdaner berasal dari BKPP Meranti, Dinas pendidikan dan SKPD terkait. “Kalau bisa secepatnya selesai, kita harus cek dulu kebenarannya berkasnya baru diserahka

Sebanyak 11 Calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Tangerang, Banten dinyatakan mengundurkan diri. CPNS yang lolos dari jalur honorer K2 tersebut tidak melakukan pemberkasan ulang sebagai administrative akhir untuk dilantik menjadi PNS.   Kepala Bidang Pengembangan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tangerang, Muhamad Ilyas mengatakan, bahwa pengangkatan PNS dari jalur honorer K2 yang dilakukan 2013 lalu ada sebanyak 1.068 guru honorer yang lulus tes. Dari jumlah itu, 11 CPNS yang dinyatakan lolos tes tidak melengkapi pemberkasan. Akibat itu maka 11 CPNS itu dinyatakan mengundurkan diri. “Karena mereka tidak melengkapi pemberkasan kami nyatakan mengundurkan diri,” kata Ilyas. Menurutnya, pemberkasan itu harus dilakukan oleh para CPNS pada April lalu. Namun, hingga penutupan pemberkasan, 11 CPNS tersebut tidak mengembalikan berkas.  Dari hasil pemberkasan April lalu, pihaknya menenggarai ada 21 CPNS yang kemungkinan besar bermasalah. Ini diketahui pasca pemeri

Permintaan para kepala daerah agar Badan Kepegawaian Negara (BKN) meniadakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pejabat pembina kepegawaian (PPK) ditolak pemerintah. Alasan SPTJM tidak ada landasan hukumnya, juga dibantah BKN. “Tidak bisa itu, para PPK yang ingin mengusulkan pemberkasan NIP honorer kategori dua (K2) harus tanda tangan SPTJM. Karena ini sudah menjadi keputusan Kepala BKN,” tegas Karo Humas dan Protokol BKN Tumpak Hutabarat kepada JPNN, Rabu (14/5). Dia mengatakan, keluarnya Surat Kepala BKN No. K.26-30/V.23-4/99 tanggal 27 Februari 2014 sebetulnya sebagai penegasan SE MenPAN-RB No 5 Tahun 2010 tentang kriteria tenaga honorer K2. Selain itu, SPTJM dan SE itu juga ada tersirat di PP 56 Tahun 2012. “Jadi kalau kepala daerah yakin dan sepanjang sepengetahuannya tidak ada masalah dengan honorer K2-nya, seharusnya berani teken SPTJM-nya,” tandasnya. Lebih lanjut dikatakan, SPTJM harus diteken oleh PPK dan tidak boleh diwakilkan. Jika kepala daerahnya terjera

Honorer kategori dua (K2) yang akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hanyalah honorer yang ikut tes November 2013. Tanpa ikut tes, jangan berharap honorer K2 bisa dapat kursi CPNS meski yang bersangkutan termasuk honorer asli. Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SesmenPAN-RB) Tasdik Kinanto menyikapi desakan Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) agar pemerintah mengangkat seluruh honoer K2 menjadi CPNS. “Ya tidak mungkin diangkat semuanya. Kan yang ikut tes 605 ribu orang itu ada yang bodong dan asli. Yang asli (dari 605 ribu itu, red) pasti akan diangkat semuanya,” kata Tasdik kepada media ini. Dijelaskannya, kalaupun ada penambahan 25 ribu orang honorer, tidak akan mempengaruhi kuota yang ditetapkan pemerintah sebesar 30 persen. Sebab, dari honorer K2 yang diumumkan kelulusannya banyak bodongnya. “Kalaupun ada ketambahan 25 ribu orang dari honorer yang tidak lulus, kuotanya mungkin tidak bergeser

Mumpung masih ada waktu, para honorer kategori dua (K2) yang sudah dinyatakan lulus CPNS, harus segera melengkapi syarat pemberkasan Nomor Induk Pegawai (NIP) sesuai ketentuan yang sudah dikeluarkan pemerintah pusat. Jangan coba-coba menyepelekan kelengkapan persyaratan, misal soal bukti absensi selama menjadi honorer. Jika tidak lengkap, kursi CPNS yang sudah di depan mata, bisa lenyap begitu saja. Disampaikan Kabid Pengadaan SDM Aparatur KemenPAN-RB, Diah Faraz, persyaratan pemberkasan CPNS dari honorer K2 sudah diatur secara jelas di PP 56 Tahun 2012, yang diperkuat lagi dengan surat kepala BKN. Syarat kelengkapan absensi misalnya, Diah menegaskan bahwa hal itu juga harus terpenuhi. Jika tidak lengkap, maka dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi CPNS “Kalau mau jadi CPNS ya harus memenuhi persyaratan itu. Ini untuk membuktikan apakah benar honorer K2 atau bukan,” tegas Diah Faraz di kantornya, Jakarta, kemarin (9/5). Pernyataan Diah menjawab keluhan rumitnya per

Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) telah mengumumkan hasil seleksi tenaga honorer kategori 2 (K2) di lima kementerian dan  lembaga (K/L).  Salah satunya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Berdasarkan data yang dihimpun Liputan6.com , Sabtu (17/5/2014), Panselnas telah meluluskan 3.794 orang tenaga honorer K2 menjadi CPNS. Dari 34 Instansi yang hasil tesnya telah diumumkan, Kemdikbud tercatat sebagai isntansi dengan jumlah kelulusan terbesar, kemudian disusul Kepolisian Indonesia (POLRI) sebanyak 3.596 orang. Kemudian disusul Badan Pertanahan nasional 1.236 orang. Kemdikbud termasuk kementerian yang memiliki cakupan seleksi CPNS terluas, sehingga baru mendapatkan hasil tes kemampuan dasar (TKD) para CPNS dari Panselnas di urutan akhir. Instansi itu menggelar tes kemampuan dasar (TKD) dan  tes kemampuan bidang (TKB) di 174 titik dengan jumlah peserta sebanyak 35 ribu orang untuk TKD, dan untuk TKB hampir 16 ribu orang, termasuk para do

Sebanyak 70 tenaga honorer kategori dua (K2) yang lulus tes CPNS di Kabupaten Bandung memilih mengundurkan diri. Puluhan tenaga honorer tersebut mundur karena diduga melakukan manipulasi data.Langkah mundur puluhan tenaga honorer yang lulus CPNS itu mendapat apresiasi dari Forum Tenaga Honorer Kategori 2 (FTHK2) Kabupaten Bandung. Ketua FTHK2 Kabupaten Bandung, Toto Ruhiyat, mengatakan verifikasi dan validasi data CPNS telah selesai dilakukan pada 23 April lalu. Hasilnya telah diserahkan kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) untuk diverifikasi ulang. Toto mengatakan ada 100 lebih tenaga honorer yang diduga memalsukan data untuk kelulusan CPNS-nya. “Ada 70 orang di antaranya yang sadar dan mau mengundurkan diri. Mereka tahu salah karena belum bisa masuk dalam K2. Hanya saja saya juga belum tahu dari OPD mana saja yang mengundurkan diri,” ujar Toto. Toto juga mengharapkan jika honorer yang belum memenuhi syarat K2 dan lulus CPNS bisa mengikuti langkah yang sama. Pasa

Sebanyak 70 tenaga honorer kategori dua (K2) yang lulus tes CPNS di Kabupaten Bandung memilih mengundurkan diri. Puluhan tenaga honorer tersebut mundur karena diduga melakukan manipulasi data. Langkah mundur puluhan tenaga honorer yang lulus CPNS itu mendapat apresiasi dari Forum Tenaga Honorer Kategori 2 (FTHK2) Kabupaten Bandung. Ketua FTHK2 Kabupaten Bandung, Toto Ruhiyat, mengatakan verifikasi dan validasi data CPNS telah selesai dilakukan pada 23 April lalu. Hasilnya telah diserahkan kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) untuk diverifikasi ulang. Toto mengatakan ada 100 lebih tenaga honorer yang diduga memalsukan data untuk kelulusan CPNS-nya. “Ada 70 orang di antaranya yang sadar dan mau mengundurkan diri. Mereka tahu salah karena belum bisa masuk dalam K2. Hanya saja saya juga belum tahu dari OPD mana saja yang mengundurkan diri,” ujar Toto, Kamis (24/4). Toto juga mengharapkan jika honorer yang belum memenuhi syarat K2 dan lulus CPNS bisa mengikuti langkah

Penantian 116 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2013 dari jalur umum terjawab sudah. Siang ini (28/4), sekitar pukul 14.00 Wita, seluruh calon abdi negara tersebut akan menerima surat keputusan (SK) penempatan kerja. Demikian ditegaskan, Kepala Bidang Mutasi Badan, Kepegawaian Daerah (BKD) Balikpapan Waluyo Sudibyo kepada Kaltim Post, kemarin (27/4). Ia mengatakan, penyerahan SK diberikan di Aula Balai Kota Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman. Selain memberikan SK penempatan tugas, CPNS akan diberikan pembekalan dan pengarahan tentang karir di Pemkot Balikpapan. “Pembekalan ini, adalah diklat untuk latihan prajabatan (LPJ),” katanya. LPJ itu akan digelar selama sebulan mulai 5 Mei hingga 5 Juni 2014 di Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) III, Lembaga Administrasi Negara (LAN) Samarinda. Dari 123 formasi yang disiapkan, hanya terisi 116 posisi. Di mana satu orang lulusan SMA, 36 orang lulusan Diploma Tiga (D3), dan 79 orang sisanya adalah lulusan Strata Satu (S-1). M

Peraturan Pemerintah tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) bakal diterbitkan bulan depan. Pasalnya, seluruh drafnya sudah selesai dan tinggal diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saja. “Perkiraan minggu kedua Mei, PP tentang Pengadaan CPNS dan P3K sudah terbit,” kata Karo Humas dan Protokol Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat kepada JPNN, Selasa (29/4). Tidak hanya PP saja, petunjuk teknis pengadaan CPNS dan P3K juga bakal diterbitkan pertengahan Mei. Percepatan penerbitan PP P3K ini memang menjadi target pemerintah. Sebab, mulai Juni mendatang akan diadakan seleksi pengadaan CPNS maupun P3K untuk formasi 2014. “Juni sudah mulai rekrutmen, jadi tidak lucu kalau PP maupun juknisnya belum ada,” ujarnya. Dihubungi terpisah, Deputi SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja mengungkapkan, draf RPP P3K sudah selesai. Hanya saja dia tidak memastikan kapan PP-nya diterbitkan. “Memang suda

Hasil tes CPNS jalur honorer kategori dua (K2) dari Mandailing Natal (Madina) merupakan satu-satunya di wilayah Sumut yang hingga saat ini belum diumumkan kelulusannya. Target bahwa pengumuman akan dilakukan usai pileg 9 April 2014, meleset lagi. Hingga kemarin, proses pengolahan data honorer K2 masih ada ganjalan-ganjalan sehingga belum bisa diumumkan. “Masih ada masalah. Belum bisa klir,” ujar ujar Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Informasi Publik KemenPAN-RB Herman Suryatman kepada JPNN  di Jakarta. Apa itu masalahnya? Herman tidak menjelaskan secara rinci. Dia hanya mengatakan, persoalannya lebih bersifat internal-lokal. Dia hanya memberikan gambaran bahwa persoalannya mirip dengan beberapa daerah yang belum diumumkan kelulusannya.  Yakni masalah sedikitnya honorer K2 putra asli daerah yang lulus CPNS. “Putra asli daerah belum terakomodir,” ujarnya. Menurutnya, masalah harus segera diselesaikan dengan baik. Dia memberi sinyal solusi terbaik, yakni agar Bupati Madina segera bertemu

Ribuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) DKI Jakarta hasil penerimaan tahun 2013 masih luntang-lantung dan belum dipekerjakan di pemerintahan. Padahal para CPNS DKI Jakarta itu, telah dinyatakan lolos seleksi sejak Januari 2014. Hingga kini mereka masih menunggu Nomor Induk Pegawai (NIP) di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI, I Made Karmayoga mengaku belum bisa memastikan kapan Nomor Induk Pegawai (NIP) itu keluar karena keputusannya ada di pemerintahan pusat. Setelah NIP itu keluar, imbuhnya, para CPNS akan mendapatkan surat keputusan dan selanjutnya menjalani orientasi. “Tetapi, saya tidak bisa memastikan kapan NIP keluar. Semua bergantung dari BKN,” kata Made, Selasa, 22 April 2014. Made mengklaim, salah satu alasan NIP di DKI Jakarta lebih lambat keluar dibandingkan provinsi lain–misalnya Jawa Barat–karena penerimaan CPNS di DKI hanya sedikit. “Sebagian sudah ada yang keluar, tapi kami akan keluarkan jika seluruhnya sudah rampung. sehingga pe

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Bulukumba telah mengajukan usulan penerimaan CPNS 2014 kepada Kemenpan-RB. Menurut Kepala BKD Bulukumba, M ALi Saleng, jumlah usulan melebihi 1000 CPNS. Ali Saleng, lebih lanjut mengatakan, dari jumlah usulan CPNS tersebut paling banyak untuk guru dan tenaga medis. “Kami sudah usulkan formasi CPNS ke pusat. Tinggal menunggu persetujuan berapa kuota yang diberikan pusat (kemenpan-RB),”kata ALi Saleng, saat dihubungi BeritaBulukumba.com Selasa 29 April 2014. Seperti diketahui, pemerintah tahun ini, akan membuka pendaftaran CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Jumlah kuota keseluruhan yang disediakan mencapai 100 ribu orang terdiri dari 40 ribu P3K dan sisanya (60 ribu) CPNS. Rencananya jadwal ujian CPNS 2014 digelar usai Pemilu Presiden (Pilpres). Adapun jadwal pasti pelaksanaan tes CPNS 2014 setelah melalui tahapan. “Jika tahapan analisis data dan pembagian kuota jatah kursi sudah ditentukan, lanjutnya, maka aka

Anggap Penting UPT Khusus Urus CAT Tes CPNS 2014. Semangat pemerintah untuk menggunakan sistim computer assisted test (CAT) untuk pelaksanaan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dianggap perlu diikuti dengan pembentukan unit pelayanan teknis (UPT). Tanpa UPT yang khusus menangani CAT, program tersebut dinilai tidak akan maksimal. “CAT ini harus diseriusi, agar lebih profesional pelaksanannya harus ada UPT baru,” kata Karo Humas dan Protokol Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat di Jakarta. BKN, lanjutnya, sudah mengusulkan pembentukan UPT kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), untuk menangani pengelolaan sistim formasi penerimaan pegawai lewat CAT. Pengusulan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Aparatur Sipil Nomor 5 Tahun 2014, sebagai pelaksanaan dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu UPT tidak bertanggung jawab pada kantor regional walaupun secara administrasi masih melekat, melainkan pada kedeputian

Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Herson Mayulu bertemu langsung dengan Menteri Aparatur Negera (Menpan), Azwar Abubakar, Rabu (23/4/2014). Ia didampingi Kepala BKD Bolsel, Risnawati Mantang menyampaikan dua hal penting terkait kebutuhan pegawai di Bolsel. “Yang pertama kita meminta kuota CPNS yang tidak terisi pada 2013 itu bisa ditambah pada kuota CPNS yang akan diusulkan pada tahun 2014 ini. Kedua, kita minta agar honorer daerah kategori dua (K-2) yang tidak lulus itu bisa diakomodir kembali,” ujar Mayulu, kemarin. Menurut Mayulu, Menpan Azwar Abubakar telah menyetujui usulan agar sisa kuota yang tidak terisi pada rekrutmen CPNS lalu akan ditambah pada rekrumen tahun ini. “Jadi soal CPNS 2014 sudah disetujui, tinggal honorer K2 saja, kemungkinan sekitar 60 sampai 70 persen akan diakomodir kembali,” kata Mayulu. Kepala BKD Bolsel, Risnawati Mantang menjelaskan, kuota yang akan tertambah pada formasi CPNS 2014 sebanyak 71 kuota. “Jadi kita akan tunggu berapa kuota yang dise

Aliansi LSM dan Forum Tenaga Honorer Kategori 2 Sragen (FTHKS) mengingatkan agar proses verifikasi tak dilakukan main-main. Pasalnya, tim verifikasi dari pusat melibatkan aparat hukum. Pelaksana Humas Aliansi LSM, Suti Hantoro, mengungkapkan tim verifikasi K2 lolos CPNS dari pemerintah pusat terdiri dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Badan Pengawas Nasional (BPN) serta Bareskrim Polri. “Sehingga kami berharap verifikasi yang dilakukan tak main-main karena sudah melibatkan aparat hukum,” jelas dia kepada wartawan di Sragen. Suti mengungkapkan proses verifikasi merupakan momentum bagi para honorer K2 maupun pimpinan satuan kerja (satker) untuk jujur. Disampaikannya, dari informasi yang diterima terdapat sejumlah tenaga honorer K2 yang lolos seleksi menyatakan mengundurkan diri. Suti menyebut, 10 honorer K2 di Badan Pelaksana Penyuluhan (Bapeluh) dan enam orang di SMK Samb