Skip to main content

Absensi tak Lengkap, Honorer K2 Gagal CPNS

Mumpung masih ada waktu, para honorer kategori dua (K2) yang sudah dinyatakan lulus CPNS, harus segera melengkapi syarat pemberkasan Nomor Induk Pegawai (NIP) sesuai ketentuan yang sudah dikeluarkan pemerintah pusat.

Jangan coba-coba menyepelekan kelengkapan persyaratan, misal soal bukti absensi selama menjadi honorer. Jika tidak lengkap, kursi CPNS yang sudah di depan mata, bisa lenyap begitu saja.

Disampaikan Kabid Pengadaan SDM Aparatur KemenPAN-RB, Diah Faraz, persyaratan pemberkasan CPNS dari honorer K2 sudah diatur secara jelas di PP 56 Tahun 2012, yang diperkuat lagi dengan surat kepala BKN.

Syarat kelengkapan absensi misalnya, Diah menegaskan bahwa hal itu juga harus terpenuhi. Jika tidak lengkap, maka dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi CPNS

“Kalau mau jadi CPNS ya harus memenuhi persyaratan itu. Ini untuk membuktikan apakah benar honorer K2 atau bukan,” tegas Diah Faraz di kantornya, Jakarta, kemarin (9/5).

Pernyataan Diah menjawab keluhan rumitnya persyaratan absensi, yang disampaikan para anggota DPRD sejumlah daerah, antara lain Kabupaten Pati, Kota Malang, Lombok Timur, Riau, dan Kalimantan Barat.

Para wakil rakyat itu datang ke kantor Kemenpan-RB di Jakarta untuk meneruskan aspirasi para honorer K2 yang merasa kesulitan memenuhi syarat absensi, juga syarat harus melampirkan SK minimal per Januari 2005 sampai sekarang. Menurut mereka, syarat itu mustahil bisa terpenuhi.

Disampaikan ke Diah bahwa tidak mungkin honorer menandatangani absen setiap hari meskipun dia nyata-nyata bekerja sebelum tahun 2005. Syarat ini, lanjutnya, menjadikan proses penyiapan pemberkasan di daerah menjadi lamban.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Forum Honorer Indonesia (Sekjen FHI) Eko Imam Suryanto juga sudah mengeluhkan hal ini. Dia mendesak pemerintah, dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara (BKN), membuat kebijakan baru terkait syarat daftar absensi.

Dijelaskan Eko, untuk mendapatkan daftar absensi selama bekerja selama bertahun-tahun, tidak lah gampang. Karena itu, Eko berharap BKN membuat kebijakan baru untuk mengatasi persoalan ini.

“BKN bisa mengeluarkan kebijakan, cukup daftar absensi yang tidak lengkap itu diganti dengan Surat Pernyataan di atas materai oleh Kepala Sekolah bahwa memang kami ini rutin mengajar di sekolah itu,” kata Eko.

Comments

Popular posts from this blog

Pengumuman Formasi CPNS PUPR 2021

Formasi CPNS 2021 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sebanyak 1.057 formasi  Tak hanya guru dan tenaga kesehatan, CPNS 2021 juga membuka seleksi untuk mejadi ASN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Apa saja info seputar CPNS PUPR 2021? Simak penjelasan berikut. Formasi CPNS PUPR 2021 Jumlah formasi CPNS PUPR 2021 baru saja dirilis pada Jumat, 25 Mei 2021 lalu. Total ada 1.057 formasi yang dibuka Kementerian PUPR untuk CPNS 2021. Ribuan formasi CPNS PUPR 2021 yang dibutuhkan terdiri dari para ahli dari lulusan S1 maupun D3. Mulai dari teknik sipil, sistem informasi, ilmu komputer, manajemen proyek konstruksi, ilmu hukum, planologi teknik transportasi, teknik perawatan gedung, arsitektur, rekayasa struktur, dan lainnya. Bagi anda yang memenuhi persyaratan keahlian tersebut bisa segera mempersiapkan diri untuk mengikuti CPNS 2021. Formasi lengkap kebutuhan CPNS PUPR 2021 dapat diakses melalui link https://drive.google.com/file/d/1Gm87XV_CmI4znpVs

Pemerintah Tetapkan Nilai Ambang Batas Passing Grade SKD 2021 Sekolah Kedinasan

Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun 2021 melalui skema sekolah kedinasan akan segera memasuki seleksi kompetensi dasar (SKD). Tahapan ini merupakan proses seleksi untuk menjamin pelamar sekolah kedinasan yang melanjutkan ke tahapan seleksi selanjutnya telah memenuhi kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Untuk memenuhi hal tersebut, pemerintah telah menetapkan standar penilaian dalam bentuk nilai ambang batas/ passing grade seleksi CASN. Penetapan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 921/2021 tentang Nilai Ambang Batas SKD Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga T.A 2021. Dalam Kepmen Menteri PANRB tersebut disebutkan bahwa SKD dalam Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga T.A 2021 terdiri dari tiga materi soal, yakni Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

ASN Instansi Pemerintah manakah dengan Tunjangan Tertinggi?

CPNS.INFO - Profesi pegawai negeri sipil (PNS) semakin jadi idaman banyak orang. Ini bisa terlihat dari membeludaknya jumlah pelamar CPNS dalam setiap rekrutmen yang dibuka pemerintah. Dalam rekrutmen CPNS terbaru berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN), jumlah orang yang mendaftar dalam rekrutmen CPNS Tahun Anggaran 2019 mencapai 5.056.585 pelamar untuk 196.682 formasi. Beberapa alasan orang mengidamkan profesi ASN antara lain pendapatan stabil, jaminan pensiun, dan risiko kecil untuk diberhentikan. Selain gaji, pemanis lain yang membuat jutaan orang tertarik bersaing menjadi PNS yaitu besarnya tunjangan. Berikut daftar 5 instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang menawarkan tunjangan tertinggi: 1. Direktorat Jenderal Pajak Meski masih di bawah naungan Kementerian Keuangan, tunjangan yang diterima PNS di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berbeda dari kementerian induknya. Bahkan, sempat diwacanakan agar DJP diusulkan menjadi kementerian terpisah. Selain itu, DJP