Sebanyak 21 Honorer K2 Sragen Lolos CPNS

Aliansi LSM dan Forum Tenaga Honorer Kategori 2 Sragen (FTHKS) mengingatkan agar proses verifikasi tak dilakukan main-main. Pasalnya, tim verifikasi dari pusat melibatkan aparat hukum.

Pelaksana Humas Aliansi LSM, Suti Hantoro, mengungkapkan tim verifikasi K2 lolos CPNS dari pemerintah pusat terdiri dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Badan Pengawas Nasional (BPN) serta Bareskrim Polri. “Sehingga kami berharap verifikasi yang dilakukan tak main-main karena sudah melibatkan aparat hukum,” jelas dia kepada wartawan di Sragen.

Suti mengungkapkan proses verifikasi merupakan momentum bagi para honorer K2 maupun pimpinan satuan kerja (satker) untuk jujur. Disampaikannya, dari informasi yang diterima terdapat sejumlah tenaga honorer K2 yang lolos seleksi menyatakan mengundurkan diri.

Suti menyebut, 10 honorer K2 di Badan Pelaksana Penyuluhan (Bapeluh) dan enam orang di SMK Sambirejo menyatakan mengundurkan diri. Selain itu, lima honorer K2 di Dinas Kesehatan (Dinkes) Sragen juga menyatakan mengundurkan diri. “Itu informasi yang diterima aliansi dan forum. Kalau sekarang ada honorer yang sudah jujur, sementara tim verifikasi masih ngeyel meloloskan mereka yang bodong, kami tidak main-main akan dibawa ke ranah hukum,” ungkapnya.

Sementara itu, Koordinator FTHKS, Suwarso, mengungkapkan dari hasil penelusuran ditemukan satu Surat Keputusan (SK) pengangkatan tenaga honorer K2 yang janggal. “Dalam SK yang sama nomor yang sama dan tanggal pengeluaran SK yang sama tetapi tingkat pendidikan berbeda. Yang satu lulus SMA yang satu D2 PGSD. Padahal, ijazah D2 baru didapat di 2007 kenapa SK bisa keluar 2003. Kami menemukan satu kasus seperti itu,” urai dia.

Suwarso menegaskan pihaknya meyakini dari 727 honorer K2 lolos tes CPNS terdapat sekitar 300 honorer K2 yang memanipulasi data alias bodong. Pihaknya siap membeberkan bukti-bukti atas temuan tersebut. “Kami ada bukti. Kalau perlu kami datangkan dari saksi hidupnya. Makanya, kami meminta tolong agar birokrasi pemkab bisa bekerja yang jujur,” katanya.

Comments

Pengumuman Formasi CPNS PUPR 2021

Formasi CPNS 2021 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sebanyak 1.057 formasi Tak hanya guru dan tenaga kesehatan, CPNS 2021 juga membuka seleksi untuk mejadi ASN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Apa saja info seputar CPNS PUPR 2021? Simak penjelasan berikut. Formasi CPNS PUPR 2021 Jumlah formasi CPNS PUPR 2021 baru saja dirilis pada Jumat, 25 Mei 2021 lalu. Total ada 1.057 formasi yang dibuka Kementerian PUPR untuk CPNS 2021. Ribuan formasi CPNS PUPR 2021 yang dibutuhkan terdiri dari para ahli dari lulusan S1 maupun D3. Mulai dari teknik sipil, sistem informasi, ilmu komputer, manajemen proyek konstruksi, ilmu hukum, planologi teknik transportasi, teknik perawatan gedung, arsitektur, rekayasa struktur, dan lainnya. Bagi anda yang memenuhi persyaratan keahlian tersebut bisa segera mempersiapkan diri untuk mengikuti CPNS 2021. Formasi lengkap kebutuhan CPNS PUPR 2021 dapat diakses melalui link https://drive.google.com/file/d/1Gm87XV_CmI4znpVs

Pemerintah Tetapkan Nilai Ambang Batas Passing Grade SKD 2021 Sekolah Kedinasan

Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun 2021 melalui skema sekolah kedinasan akan segera memasuki seleksi kompetensi dasar (SKD). Tahapan ini merupakan proses seleksi untuk menjamin pelamar sekolah kedinasan yang melanjutkan ke tahapan seleksi selanjutnya telah memenuhi kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Untuk memenuhi hal tersebut, pemerintah telah menetapkan standar penilaian dalam bentuk nilai ambang batas/ passing grade seleksi CASN. Penetapan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 921/2021 tentang Nilai Ambang Batas SKD Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga T.A 2021. Dalam Kepmen Menteri PANRB tersebut disebutkan bahwa SKD dalam Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga T.A 2021 terdiri dari tiga materi soal, yakni Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

ASN Instansi Pemerintah manakah dengan Tunjangan Tertinggi?

CPNS.INFO - Profesi pegawai negeri sipil (PNS) semakin jadi idaman banyak orang. Ini bisa terlihat dari membeludaknya jumlah pelamar CPNS dalam setiap rekrutmen yang dibuka pemerintah. Dalam rekrutmen CPNS terbaru berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN), jumlah orang yang mendaftar dalam rekrutmen CPNS Tahun Anggaran 2019 mencapai 5.056.585 pelamar untuk 196.682 formasi. Beberapa alasan orang mengidamkan profesi ASN antara lain pendapatan stabil, jaminan pensiun, dan risiko kecil untuk diberhentikan. Selain gaji, pemanis lain yang membuat jutaan orang tertarik bersaing menjadi PNS yaitu besarnya tunjangan. Berikut daftar 5 instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang menawarkan tunjangan tertinggi: 1. Direktorat Jenderal Pajak Meski masih di bawah naungan Kementerian Keuangan, tunjangan yang diterima PNS di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berbeda dari kementerian induknya. Bahkan, sempat diwacanakan agar DJP diusulkan menjadi kementerian terpisah. Selain itu, DJP

ASN INDONESIA

Search This Blog