Skip to main content

Bupati Sumedang Terima Hasil Audit Soal CPNS

Bupati Sumedang H Ade Irawan menerima laporan tertulis Hasil Audit Investigasi 970 Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2) yang lulus CPNS dari Tim Investigasi THK2 yang dipimpin Kepala Inspektorat Pemkab Sumedang, Iwa Kuswaeri. “Memang betul, saya sudah menerima hasil tertulis dari Tim Investigasi THK2,” kata Bupati Sumedang H Ade Irawan ketika dihubungi melalui telefon di Sumedang.

Bupati menyebutkan, berdasarkan hasil pemeriksaan, tim sudah mengelompokkan THK2 menjadi dua kelompok, yakni yang memenuhi kriteria (MK) sebanyak 613 orang dan yang tidak memenuhi kriteria (TMK) 357 orang.

“Kalau dilihat dari bukti pemberkasan hasil pemeriksaan MK maupun TMK, insya Allah dokumennya bisa dipertanggungjawabkan. Meski demikian, mengingat THK2 ini sudah menjadi masalah nasional, sehingga saya akan ekstra hati-hati dalam menyikapinya. Hal itu, terutama jika sudah masuk ke pelaksanaan pengajuan NIP (Nomor Induk Pegawai),” ujarnya.

Dikatakan, rincian kategori TMK itu didapat dari pengakuan langsung yang bersangkutan 130 orang, keterangan saksi 183 orang, SK palsu atau dicabut oleh pemberi SP (Surat Perintah) 38 orang dan mengundurkan diri 6 orang. Adapun metode audit yang digunakan tim, meliputi audit persyaratan administrasi, wawancara dan audit fisik lapangan.

Kriteria yang digunakan dalam audit investigasi itu, mengacu pada Surat Edaran Kemenegpan dan RB (Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) No.05/2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah. Kriterianya.

Yakni, diangkat oleh pejabat berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja minimal satu tahun per tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus-menerus. Selain itu, berusia minimal 19 tahun dan tidak lebih dari 46 tahun per tanggal 1 Januari 2006.

“Kalau tidak masuk pada kriteria SE Kemenegpan dan RB tersebut, tim memasukkannya pada TMK. Permasalahan di lapangan, diantaranya surat penugasan THK2 yang dipalsukan, TMT (tanggal mulai tugas) dimundurkan. Selain itu juga, THK2 yang penugasan awalnya di instansi swasta di kabupaten lain dan tidak bekerja secara terus-menerus,” ucap Ade Irawan.

Comments

Popular posts from this blog

Pengumuman Formasi CPNS PUPR 2021

Formasi CPNS 2021 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sebanyak 1.057 formasi  Tak hanya guru dan tenaga kesehatan, CPNS 2021 juga membuka seleksi untuk mejadi ASN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Apa saja info seputar CPNS PUPR 2021? Simak penjelasan berikut. Formasi CPNS PUPR 2021 Jumlah formasi CPNS PUPR 2021 baru saja dirilis pada Jumat, 25 Mei 2021 lalu. Total ada 1.057 formasi yang dibuka Kementerian PUPR untuk CPNS 2021. Ribuan formasi CPNS PUPR 2021 yang dibutuhkan terdiri dari para ahli dari lulusan S1 maupun D3. Mulai dari teknik sipil, sistem informasi, ilmu komputer, manajemen proyek konstruksi, ilmu hukum, planologi teknik transportasi, teknik perawatan gedung, arsitektur, rekayasa struktur, dan lainnya. Bagi anda yang memenuhi persyaratan keahlian tersebut bisa segera mempersiapkan diri untuk mengikuti CPNS 2021. Formasi lengkap kebutuhan CPNS PUPR 2021 dapat diakses melalui link https://drive.google.com/file/d/1Gm87XV_CmI4znpVs

Pemerintah Tetapkan Nilai Ambang Batas Passing Grade SKD 2021 Sekolah Kedinasan

Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun 2021 melalui skema sekolah kedinasan akan segera memasuki seleksi kompetensi dasar (SKD). Tahapan ini merupakan proses seleksi untuk menjamin pelamar sekolah kedinasan yang melanjutkan ke tahapan seleksi selanjutnya telah memenuhi kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Untuk memenuhi hal tersebut, pemerintah telah menetapkan standar penilaian dalam bentuk nilai ambang batas/ passing grade seleksi CASN. Penetapan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 921/2021 tentang Nilai Ambang Batas SKD Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga T.A 2021. Dalam Kepmen Menteri PANRB tersebut disebutkan bahwa SKD dalam Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga T.A 2021 terdiri dari tiga materi soal, yakni Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

ASN Instansi Pemerintah manakah dengan Tunjangan Tertinggi?

CPNS.INFO - Profesi pegawai negeri sipil (PNS) semakin jadi idaman banyak orang. Ini bisa terlihat dari membeludaknya jumlah pelamar CPNS dalam setiap rekrutmen yang dibuka pemerintah. Dalam rekrutmen CPNS terbaru berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN), jumlah orang yang mendaftar dalam rekrutmen CPNS Tahun Anggaran 2019 mencapai 5.056.585 pelamar untuk 196.682 formasi. Beberapa alasan orang mengidamkan profesi ASN antara lain pendapatan stabil, jaminan pensiun, dan risiko kecil untuk diberhentikan. Selain gaji, pemanis lain yang membuat jutaan orang tertarik bersaing menjadi PNS yaitu besarnya tunjangan. Berikut daftar 5 instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang menawarkan tunjangan tertinggi: 1. Direktorat Jenderal Pajak Meski masih di bawah naungan Kementerian Keuangan, tunjangan yang diterima PNS di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berbeda dari kementerian induknya. Bahkan, sempat diwacanakan agar DJP diusulkan menjadi kementerian terpisah. Selain itu, DJP