Skip to main content

Menambah Jumlah PNS Tidak Bisa Didadak

type=’html’>Tasdik Kinanto selaku Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi mengungkapkan dalam penataan manajemen Sumber Daya Manusia aparatur harus sesuai dengan perencanaan. Setiap merekrut pegawai dilakukan secara dadakan maka sudah pasti manajemennya kurang baik.

Dalam acara forum pertemuan dari Bundayati asal Provinsi Kalimantan Utara yang bertempat di Media Center Kemenpan-RB, Tasdik menjelaskan supaya birokrasi terisi oleh orang-orang yang profesional, dengan demikian perekrutannya akan transparan dan adil. Siapapun anak bangsa harus diberi kesempatan yang sama sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara. Hal ini merupakan amanat dari konstitusi Negara Republik Indonesia.

Menambah Jumlah PNS Tidak Bisa Didadak

Ditegaskan dalam menambahkan personil ASN, harus disesuaikan dengan analisis jabatan, beban kerja, serta rasio anggaran belanja pegawai setiap daerahnya. Dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil banyak putera daerah yang tidak lolos. Semua ini terjadi karena kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di beberapa daerah tidak sama. Akan tetapi pemerintah juga tidak akan menutup kemungkinan akan menentukan kelulusan mengambil kebijakan dengan memberikan tingkat ambang batas yang tidak sama.


Deputi SDM Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Setiawan Wangsaatmadja mengungkapkan yang menjadi permasalahan sekarang bagaimana putra daerah itu meningkatkan kemampuannya. Dan setiap orang yang akan menjadi PNS harus berpikir secara nasional serta mempunyai nasionalisme dalam pikiran dan tingkah lakunya. Dengan demikian yang harus dilakukan merupakan kualitas SDM putera daerah. Beliau juga menambahkan bahwa reformasi birokrasi mempunyai hakikat perubahan budaya pola pikir dan keniscayaan yang harus dilakukan. Oleh karena itu beliau mengajak semua pihak untuk bersama-sama melakukan pemabaharuan supaya reformasi birokrasi menjadi gerakan nasional.

Dalam pertemuan tersebut Ketua Umum Forum Bundayati, Yunus Hermingyus mengungkapkan, efesiensi dan efektivitas pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan bagian-bagian penting serta tertera pada pemerintahan daerah. Beliau juga menambahkan, potensi keanekaragaman daerah serta peluang dan persaingan umum dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada pemerintahan daerah. Dengan demikian hal ini perlu disertai dengan pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan otonomi daerah dalam persatuan sisitem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Pendaftaran CPNS 2021 Mulai 31 Mei, Inilah Syarat dan Cara Daftar CPNS 2021

Pendaftaran CPNS 2021 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru dan non-guru rencananya bakal dibuka mulai 31 Mei-21 Juni 2021 mendatang. Sebelumnya, telah dibuka rekrutmen untuk sekolah kedinasan. Kini, tinggal menunggu hari saja untuk rekrutmen pendaftaran CPNS 2021 dan PPPK tersebut. "Tanggal di atas betul adanya (31 Mei-21 Juni 2021) karena memang sebagai informasi awal agar rekan-rekan di daerah bisa terinfo untuk antisipasi," ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Andi Rahadian. Agar tidak kelewatan ada baiknya para calon pelamar mempersiapkan diri dengan mencicil persyaratan yang dibutuhkan dari sekarang. Berikut ini syarat lengkap Pendaftaran CPNS 2021 dan PPPK: 1. Peserta harus berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun saat melamar. Kecuali jabatan tertentu, paling tinggi 40 tahun 2. Jabatan CPNS yang dapat dilamar dengan batas usia paling tinggi 40 tah
1 comment
Read more

PENGUMUMAN Pengadaan CPNS Kementerian Pertanian Formasi 2014

PENGUMUMAN Pengadaan CPNS Kementerian Pertanian Formasi 2014 Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibidang manajemen SDM aparatur dan mewujudkan reformasi sistem pengadaan Aparatur Sipil Negara berbasis kompetensi, yang dilaksanakan secara transparan, objektif, kompetitif, akuntabel, tidak diskriminatif, dan bebas dari praktek KKN maka Kementerian Pertanian akan mengadakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi Tahun Anggaran 2014.  Untuk mengisi formasi Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2014, maka Kementerian Pertanian membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2014 yang akan ditempatkan pada Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian di seluruh Indonesia, sebagai berikut: I. PERSYARATAN DAN TAHAPAN SELEKSI CPNS KEMENTERIAN
Post a Comment
Read more

Honorer Usia di Atas 35 Tahun Tak Bisa Diangkat CPNS

CPNS 2015 . Keinginan tenaga honorer terutama yang berusia di atas 35 tahun untuk diangkat menjadi CPNS buyar sudah. Ini menyusul dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materiil UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diajukan oleh Rochmadi Sularsono, PNS asal Ponorogo dan tiga tenaga honorer yaitu Wahid Ahmad Nahrowi, Siti Murijstul Khadijah, serta Iva Fitria. Dalam permohonannya, para pemohon meminta agar majelis hakim konstitusi membatalkan pasal dalam UU ASN yang menyebutkan batasan umur menjadi CPNS 35 tahun, karena dianggap bertentang dengan UUD 1945 Pasal 27. "Kami kecewa dengan keputusan MK, karena banyak honorer yang sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun usianya sudah di atas 35 tahun. Apa tidak ada rasa kemanusiaan di para petinggi negara ini, sampai harapan kami menjadi CPNS harus buyar," kata Ketua Tim Investigasi Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Riyanto Agung Subekti alias Itong saat dimintai tangga
1 comment
Read more