Skip to main content

Menpan: PNS Berpolitik, Laporkan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar menegaskan, netralitas pegawai negeri sipil menjelang pemilihan presiden harus tetap dijaga. Jika ada PNS yang tidak netral dan cenderung memihak calon tertentu, Azwar meminta masyarakat untuk segera melaporkannya ke institusi terkait.

“PNS harus netral, jangan ikut politik. Itu prinsip. UU begitu mengaturnya. Kita kan sudah buat aturannya, ya nanti siapa atasannya ya silakan melapor,” ujar Azwar saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Jakarta.

Azwar menyatakan, pihaknya tidak akan mengeluarkan lagi surat edaran kepada instansi pemerintah. Pasalnya, aturan soal netralitas PNS itu sudah masuk dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Jika sudah ada PNS yang terbukti tidak netral, sebut Azwar, maka akan diberikan sanksi. Bentuk sanksi akan disesuaikan dengan tingkat kesalahan mulai dari teguran hingga pencopotan jabatan. “Presiden sudah katakan harus netral, sekarang apa lagi?” tambahnya.

Meski sudah mengimbau agar dilaporkan, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan adanya keterlibatan PNS dalam kampanye capres tertentu. Azwar menyadari banyak kepala daerah yang menjadi tim sukses dua calon presien yang ada.

Azwar mengingatkan, kepala daerah tidak boleh memobilisasi PNS di bawahannya untuk mendukung capres tertentu.

Sebelumnya, Seknas Jokowi menerima dua laporan dari Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Di sana, babinsa dilaporkan melakukan kegiatan door to door untuk mengarahkan pilihan calon presiden tertentu.

Selain itu, Seknas Jokowi menerima laporan adanya pertemuan kepala desa yang dipanggil bupati untuk direkrut sebagai tim pemenagan Prabowo-Hatta. Dengan adanya laporan ini, Sekretaris Jenderal Seknas Jokowi Dono Prasetyo mengatakan, pihaknya belum akan melakukan langkah hukum karena masih belum ditemukan bukti-bukti pendukung.

“Kalau sudah ada bukti pasti, akan kami laporkan. Sekarang ini, kami mengimbau agar semua pihak waspada. Kalau perlu imbauan kami adalah difoto orang-orang seperti itu agar kami bisa sebarkan di media sosial,” kata Dono.

Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Comments

Popular posts from this blog

Pengumuman Formasi CPNS PUPR 2021

Formasi CPNS 2021 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sebanyak 1.057 formasi  Tak hanya guru dan tenaga kesehatan, CPNS 2021 juga membuka seleksi untuk mejadi ASN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Apa saja info seputar CPNS PUPR 2021? Simak penjelasan berikut. Formasi CPNS PUPR 2021 Jumlah formasi CPNS PUPR 2021 baru saja dirilis pada Jumat, 25 Mei 2021 lalu. Total ada 1.057 formasi yang dibuka Kementerian PUPR untuk CPNS 2021. Ribuan formasi CPNS PUPR 2021 yang dibutuhkan terdiri dari para ahli dari lulusan S1 maupun D3. Mulai dari teknik sipil, sistem informasi, ilmu komputer, manajemen proyek konstruksi, ilmu hukum, planologi teknik transportasi, teknik perawatan gedung, arsitektur, rekayasa struktur, dan lainnya. Bagi anda yang memenuhi persyaratan keahlian tersebut bisa segera mempersiapkan diri untuk mengikuti CPNS 2021. Formasi lengkap kebutuhan CPNS PUPR 2021 dapat diakses melalui link https://drive.google.com/file/d/1Gm87XV_CmI4znpVs

Pemerintah Tetapkan Nilai Ambang Batas Passing Grade SKD 2021 Sekolah Kedinasan

Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun 2021 melalui skema sekolah kedinasan akan segera memasuki seleksi kompetensi dasar (SKD). Tahapan ini merupakan proses seleksi untuk menjamin pelamar sekolah kedinasan yang melanjutkan ke tahapan seleksi selanjutnya telah memenuhi kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Untuk memenuhi hal tersebut, pemerintah telah menetapkan standar penilaian dalam bentuk nilai ambang batas/ passing grade seleksi CASN. Penetapan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 921/2021 tentang Nilai Ambang Batas SKD Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga T.A 2021. Dalam Kepmen Menteri PANRB tersebut disebutkan bahwa SKD dalam Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga T.A 2021 terdiri dari tiga materi soal, yakni Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

ASN Instansi Pemerintah manakah dengan Tunjangan Tertinggi?

CPNS.INFO - Profesi pegawai negeri sipil (PNS) semakin jadi idaman banyak orang. Ini bisa terlihat dari membeludaknya jumlah pelamar CPNS dalam setiap rekrutmen yang dibuka pemerintah. Dalam rekrutmen CPNS terbaru berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN), jumlah orang yang mendaftar dalam rekrutmen CPNS Tahun Anggaran 2019 mencapai 5.056.585 pelamar untuk 196.682 formasi. Beberapa alasan orang mengidamkan profesi ASN antara lain pendapatan stabil, jaminan pensiun, dan risiko kecil untuk diberhentikan. Selain gaji, pemanis lain yang membuat jutaan orang tertarik bersaing menjadi PNS yaitu besarnya tunjangan. Berikut daftar 5 instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang menawarkan tunjangan tertinggi: 1. Direktorat Jenderal Pajak Meski masih di bawah naungan Kementerian Keuangan, tunjangan yang diterima PNS di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berbeda dari kementerian induknya. Bahkan, sempat diwacanakan agar DJP diusulkan menjadi kementerian terpisah. Selain itu, DJP