Skip to main content

Anggota DPR Siap Pimpin Honorer K2 Demo ke Istana 10 Februari 2016

Honorer k2 2016. Kekecewaan terhadap keputusan pemerintah yang tidak jadi mengangkat honorer K2 bukan saja ada pada para tenaga honorer. Tetapi juga diperlihatkan Komisi II DPR RI.

Malah anggota DPR, mendukung jika para honorer melakukan aksi demo ke istana. "Kalau honorer K2 mau demo, silakan demo ke istana. Tapi jangan sampai membuat kericuhan di sini," tegas Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarulzaman saat memimpin rapat kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, Dia pun mendorong honorer K2, untuk mempertanyakan masalah ini kepada presiden.

Rambe mengatakan yakin presiden tahu dengan pembatalan pengangkatan honorer K2 menjadi . Presiden itu tahu benar denyut nadi Indonesia, jadi tidak mungkin kalau masalah honorer K2 yang besar malah tidak tahu," katanya.

Ada lagi yang lebih bersemangat. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahla‎n menyebutkan akan memimpin ratusan ribu honorer K2 se-Indonesia untuk demo ke istana. Aksi demo menjadi jalan satu-satunya untuk mendapatkan diskresi presiden.

"Kalau pemerintah tidak bisa menyelesaikan masalah ini, saya akan bawa seluruh honorer K2 demo ke Istana.‎ Kita tidak boleh membiarkan masalah ini berlarut-larut. Dana desa triliunan rupiah yang tidak jelas peruntukannya saja bisa digelontorkan, apalagi untuk mengangkat honorer K2 yang nyata bekerja," katanya yang langsung disambut gegap gempita oleh .

Rencana honorer kategori dua (K2) melakukan aksi demo besar-besaran di depan Istana Negara pada 10 Februari 2016  sudah dipersiapkan sejak rakornas di Palembang.

Ketua Tim Investigasi Forum Honorer K2 Indonesia Riyanto Agung Subekti alias Itong mengatakan, keputusan rencana aksi diambil saat itu sebagai antisipasi bila dalam raker MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi membatalkan pengangkatan K2 menjadi CPNS. Ternyata benar, Yuddy menyatakan tidak akan mengangkat honorer K2.

“Kami sudah punya dugaan-dugaan tidak adanya niat baik pemerintah. Ini ditandai dengan anggaran yang tidak dimasukkan ke dalam APBN 2016 dan dugaan kami tidak meleset sebab MenPAN-RB membatalkan semua janjinya,” tegas Itong.

‎Itong menambahkan, aksi besar-besaran ini mewajibkan seluruh honorer K2 hadir untuk ikut aksi di depan Istana. Istana dipilih sebagai sasaran utama karena Presiden Jokowi dianggap yang bisa menyelesaikan masalah K2.

“Apa boleh buat, kalau dengan demo presiden bisa melek ke honorer K2, maka akan kami tunjukkan. Kami minta presiden mengeluarkan diskresi bagi honorer. Bisa dirasakan bagaimana bila tiga hari tanpa honorer,” ujarnya.

Selain itu,masalah honorer K2, kecurangan rekrutmen 2013, juga akan dibawa ke Mahkamah Internasional melalui ILO (International Labour Organization).

“Pemerintah telah berbuat kecurangan secara berjamaah dalam rekrutmen Tahun 2013 serta mendzolimi 439 ribuan dan keluarganya. Jadi tidak salah kalau ILO turut campur dengan permasalahan, karena sudah menyangkut hak-hak azasi manusia dan hajat hidup orang banyak,” paparnya.

Comments

  1. Saya sangat mendukung teman teman demo di iistana kalau perlu tuntut jokowi mundur jadi presiden .tidak punya rasa tanggungjawab terhadap k2..

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Pengumuman Formasi CPNS PUPR 2021

Formasi CPNS 2021 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sebanyak 1.057 formasi  Tak hanya guru dan tenaga kesehatan, CPNS 2021 juga membuka seleksi untuk mejadi ASN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Apa saja info seputar CPNS PUPR 2021? Simak penjelasan berikut. Formasi CPNS PUPR 2021 Jumlah formasi CPNS PUPR 2021 baru saja dirilis pada Jumat, 25 Mei 2021 lalu. Total ada 1.057 formasi yang dibuka Kementerian PUPR untuk CPNS 2021. Ribuan formasi CPNS PUPR 2021 yang dibutuhkan terdiri dari para ahli dari lulusan S1 maupun D3. Mulai dari teknik sipil, sistem informasi, ilmu komputer, manajemen proyek konstruksi, ilmu hukum, planologi teknik transportasi, teknik perawatan gedung, arsitektur, rekayasa struktur, dan lainnya. Bagi anda yang memenuhi persyaratan keahlian tersebut bisa segera mempersiapkan diri untuk mengikuti CPNS 2021. Formasi lengkap kebutuhan CPNS PUPR 2021 dapat diakses melalui link https://drive.google.com/file/d/1Gm87XV_CmI4znpVs

Pemerintah Tetapkan Nilai Ambang Batas Passing Grade SKD 2021 Sekolah Kedinasan

Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun 2021 melalui skema sekolah kedinasan akan segera memasuki seleksi kompetensi dasar (SKD). Tahapan ini merupakan proses seleksi untuk menjamin pelamar sekolah kedinasan yang melanjutkan ke tahapan seleksi selanjutnya telah memenuhi kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Untuk memenuhi hal tersebut, pemerintah telah menetapkan standar penilaian dalam bentuk nilai ambang batas/ passing grade seleksi CASN. Penetapan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 921/2021 tentang Nilai Ambang Batas SKD Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga T.A 2021. Dalam Kepmen Menteri PANRB tersebut disebutkan bahwa SKD dalam Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga T.A 2021 terdiri dari tiga materi soal, yakni Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

ASN Instansi Pemerintah manakah dengan Tunjangan Tertinggi?

CPNS.INFO - Profesi pegawai negeri sipil (PNS) semakin jadi idaman banyak orang. Ini bisa terlihat dari membeludaknya jumlah pelamar CPNS dalam setiap rekrutmen yang dibuka pemerintah. Dalam rekrutmen CPNS terbaru berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN), jumlah orang yang mendaftar dalam rekrutmen CPNS Tahun Anggaran 2019 mencapai 5.056.585 pelamar untuk 196.682 formasi. Beberapa alasan orang mengidamkan profesi ASN antara lain pendapatan stabil, jaminan pensiun, dan risiko kecil untuk diberhentikan. Selain gaji, pemanis lain yang membuat jutaan orang tertarik bersaing menjadi PNS yaitu besarnya tunjangan. Berikut daftar 5 instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang menawarkan tunjangan tertinggi: 1. Direktorat Jenderal Pajak Meski masih di bawah naungan Kementerian Keuangan, tunjangan yang diterima PNS di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berbeda dari kementerian induknya. Bahkan, sempat diwacanakan agar DJP diusulkan menjadi kementerian terpisah. Selain itu, DJP