Skip to main content

PEGAWAI ASN BNN DAN BKKBN DAPAT TUNJANGAN KINERJA RP1,9 JUTA–RP26,3 JUTA

CPNS.INFOPegawai ASN. Dengan pertimbangan adanya peningkatan kinerja pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilakukan di lingkungan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pemerintah memandang tunjangan kinerja yang selama ini telah diberikan perlu untuk ditingkatkan. Atas dasar pertimbangan itu, Presiden Joko Widodo pada tanggal 28 Desember 2015 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 159 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 160 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
tabel_BKKBN
Dalam Perpres itu disebutkan, Pegawai (PNS, prajurit TNI, anggota Polri dan pegawai lainnya) yang mempunyai jabatan di lingkungan Badan Narkotika Nasional dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, juga diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.
Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud, tidak diberikan kepada:
a. Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
b.  Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
c. Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional dan Badan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
d. Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Badan Narkotika Nasional/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
e. Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
f. Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, yaitu:
  unnamed-300x224
“Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud, dibayarkan terhitung mulai bulan November 2015,  diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya,” bunyi Pasal 5 ayat (1,2) Perpres No. 159 Tahun 2015 dan Perpres Nomor 160 Tahun 2015 itu.
Adapun Pajak Penghasilan terhadap  Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Sementara penetapan kelas jabatan dari para pemangku jabatan di lingkungan Badan Narkotika Nasional dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional dan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sesuai dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
Bagi Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional dan  Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.
“Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud lebih besar dari pada tunjangan kinerja pada kelas jabatannya maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya,” bunyi Pasal 8 ayat (2) kedua Perpres itu.
“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasa 12 Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden Nomor 160 Tahun 2015, yang telah diundangkan oleh Menteir Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly itu.
SP: http://www.asnindonesia.com/pegawai-asn-bnn-dan-bkkbn-dapat-tunjangan-kinerja-rp19-jutarp263-juta/

Comments

Popular posts from this blog

Pendaftaran CPNS 2021 Mulai 31 Mei, Inilah Syarat dan Cara Daftar CPNS 2021

Pendaftaran CPNS 2021 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru dan non-guru rencananya bakal dibuka mulai 31 Mei-21 Juni 2021 mendatang. Sebelumnya, telah dibuka rekrutmen untuk sekolah kedinasan. Kini, tinggal menunggu hari saja untuk rekrutmen pendaftaran CPNS 2021 dan PPPK tersebut. "Tanggal di atas betul adanya (31 Mei-21 Juni 2021) karena memang sebagai informasi awal agar rekan-rekan di daerah bisa terinfo untuk antisipasi," ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Andi Rahadian. Agar tidak kelewatan ada baiknya para calon pelamar mempersiapkan diri dengan mencicil persyaratan yang dibutuhkan dari sekarang. Berikut ini syarat lengkap Pendaftaran CPNS 2021 dan PPPK: 1. Peserta harus berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun saat melamar. Kecuali jabatan tertentu, paling tinggi 40 tahun 2. Jabatan CPNS yang dapat dilamar dengan batas usia paling tinggi 40 tah

Masyarakat Pertanyakan Formasi Penerimaan CPNS 2018, Inilah Jawaban Akun Resmi BKNgoid

CPNS 2018 . Masyarakat yang menunggu kabar kepastian jadwal penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ) meminta respon Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pasalnya hingga saat ini belum ada kepastian tentang segala hal tentang tahapan penerimaan CPNS 2018 . Melalui akun twitter resmi lembaga tersebut akhirnya menjawab rasa ingin tahu warganet yang menanyakan kabar penerimaan CPNS 2018 . Warganet bahkan menaruh kecurigaan pada akun resmi tersebut karena kurang responsif. " Bls dong min tuh jawab banyak yang nanya.. Ini asli bkn bukan si jadi curiga, meni ga antusias gituh ," cuit akun @MarlanYusril. Setelah banyak akun yang menanyakan, akhirnya BKN menjawab pertanyaan warganet. "#SobatBKN, mimin sampaikan bahwa saat ini Pemerintah blm mengumumkan penerimaan #CPNS2018. Prediksi, jml formasi, syarat dll yg beredar selama ini tdk dpt dipertanggungjawabkan. Info yg mimin sampaikan pun bersifat generik. So, sabar ya. Orang sabar disayang Tuhan .....," cuit akun BKNgoid

BKN Siapkan Infrastruktur Seleksi Penerimaan CPNS 2018

CPNS 2018. Sesuai dengan rencana Pemerintah untuk kembali membuka penerimaan CPNS 2018 , BKN sebagai koordinator pelaksana seleksi nasional tengah menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan. Infrastruktur tersebut mulai dengan proses pendaftaran cpns secara online melalui web SSCN, Seleksi Administrasi, sampai dengan proses Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Sambil menunggu pengumuman penerimaan CPNS resmi yang akan dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( MenpanRB ), BKN telah melakukan peningkatan kapasitas (upgrading) web SSCN, karena diperkirakan akan terdapat 8 – 10 juta pendaftar. Sistem Helpdesk cpns dan pengaduan akan dilaksanakan dengan lebih efektif, cepat, transparan dan efisien. Sistem Helpdesk ini akan dibuat secara online (yang menyatu dengan web SSCN) maupun offline di Kantor Pusat BKN dan 14 Kantor Regional BKN. Pelaksanaan SKD dan SKB tetap menggunakan Computer Assisted Test (CAT) BKN dengan p