Skip to main content

Rapat di DPR Bahas Honorer K2 Menghasilan Empat Kesimpulan

Honorer - Komisi II DPR belum berhenti memperjuangkan pengangkatan 439 ribu honorer kategori II (K2) agar bisa diangkat menjadi CPNS.

Hari ini, Senin (22/2), dua masalah mendasar pengganjal pengangkatan, yakni anggaran dan payung hukum, mulai mendapatkan opsi-opsi solusi.

Setidaknya, hal ini sudah menjadi kesimpulan rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi II DPR dengan Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani, dan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham  Widodo Ekatjahjana di DPR, Senin (22/2).

Empat kesimpulan untuk perjuangkan pengangkatan honorer K2:
1. Komiisi II DPR RI meminta pemerintah (kementerian PAN-RB dan Kemenkumham) untuk memberikan payung hukum terkait penyelesaian masalah pengangkatan tenaga honorer kategori II dengan membuat beberapa opsi, yaitu:
- Revisi UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan perundangan lainnya yang terkait.
- Peraturan perundangan lain yang memungkinkan untuk memberikan payung hukum terkait pengangkatan tenaga honorer kategori II.

2. Komisi II DPR RI dan Kementerian Keuangan sepakat untuk mendukung pendanaan untuk rekruitmen tenaga honorer kategori II melalui dukungan anggaran tahun 2016 melalui mekanisme relokasi anggaran atau pengajuan tambahan pagu di dua lembaga yaitu Kemenpan-RB dan BKN atau alternatif penyelesaian lainnya yang diperkenankan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Komisi II DPR RI meminta Lembaga Adimistrasi Negara (LAN) untuk mengkaji secara mendalam mengenai kebutuhan Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan.

4. Komisi II DPR RI meminta pemerintah (LAN) agar dapat meningkatkan kapasitas sumberdaya Aparatur Sipil Negara sehingga dapat memenuhi kompetensi ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan, berikut simulasi kebutuhan anggaran terhadap pra jabatan dan peningkatan kapasitas tenaga honorer ketegori II.

Mengenai kesimpulan ini Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy selaku pimpinam  rapat menyatakan keputusannya sekarang tinggal di Menpan-RB Yuddy Chrisnandi. Karena kementerian dan lembaga terkaait seperti LAN, BKN, Kemenkeu hingga Kemenkumham, sudah siap.

"Nanti kan rapat dengan menpan, kita lihat, kenapa tidak siap.  Tinggal menpan lagi, kalau menpan tidak punya political will, kami angkat tangan," ujarnya.

Komisi II juga berencana membawa persoalan ini ke pimpinan dewan dan menyerahkan masalahnya kepada Presiden Joko Widodo. Langkah ini akan ditempuh bila Menpan Yuddy tetap tidak siap mengangkat honorer K2. "Rencana ke presiden tetap. Tapi kalau menpan siap selesai, tidak perlu ke presiden," pungkasnya.(fat/jpnn)

Comments

  1. Yg Ndak msuk kategori piye pak bos?

    ReplyDelete
  2. gimana dengan tks dan honor kontrak yang sudah 10 tahun mengabdi di pemerintah daerah ,apa kah ada harapan mengikuti tes cpns tahun ini,

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Pendaftaran CPNS 2021 Mulai 31 Mei, Inilah Syarat dan Cara Daftar CPNS 2021

Pendaftaran CPNS 2021 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru dan non-guru rencananya bakal dibuka mulai 31 Mei-21 Juni 2021 mendatang. Sebelumnya, telah dibuka rekrutmen untuk sekolah kedinasan. Kini, tinggal menunggu hari saja untuk rekrutmen pendaftaran CPNS 2021 dan PPPK tersebut. "Tanggal di atas betul adanya (31 Mei-21 Juni 2021) karena memang sebagai informasi awal agar rekan-rekan di daerah bisa terinfo untuk antisipasi," ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Andi Rahadian. Agar tidak kelewatan ada baiknya para calon pelamar mempersiapkan diri dengan mencicil persyaratan yang dibutuhkan dari sekarang. Berikut ini syarat lengkap Pendaftaran CPNS 2021 dan PPPK: 1. Peserta harus berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun saat melamar. Kecuali jabatan tertentu, paling tinggi 40 tahun 2. Jabatan CPNS yang dapat dilamar dengan batas usia paling tinggi 40 tah

Masyarakat Pertanyakan Formasi Penerimaan CPNS 2018, Inilah Jawaban Akun Resmi BKNgoid

CPNS 2018 . Masyarakat yang menunggu kabar kepastian jadwal penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ) meminta respon Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pasalnya hingga saat ini belum ada kepastian tentang segala hal tentang tahapan penerimaan CPNS 2018 . Melalui akun twitter resmi lembaga tersebut akhirnya menjawab rasa ingin tahu warganet yang menanyakan kabar penerimaan CPNS 2018 . Warganet bahkan menaruh kecurigaan pada akun resmi tersebut karena kurang responsif. " Bls dong min tuh jawab banyak yang nanya.. Ini asli bkn bukan si jadi curiga, meni ga antusias gituh ," cuit akun @MarlanYusril. Setelah banyak akun yang menanyakan, akhirnya BKN menjawab pertanyaan warganet. "#SobatBKN, mimin sampaikan bahwa saat ini Pemerintah blm mengumumkan penerimaan #CPNS2018. Prediksi, jml formasi, syarat dll yg beredar selama ini tdk dpt dipertanggungjawabkan. Info yg mimin sampaikan pun bersifat generik. So, sabar ya. Orang sabar disayang Tuhan .....," cuit akun BKNgoid

BKN Siapkan Infrastruktur Seleksi Penerimaan CPNS 2018

CPNS 2018. Sesuai dengan rencana Pemerintah untuk kembali membuka penerimaan CPNS 2018 , BKN sebagai koordinator pelaksana seleksi nasional tengah menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan. Infrastruktur tersebut mulai dengan proses pendaftaran cpns secara online melalui web SSCN, Seleksi Administrasi, sampai dengan proses Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Sambil menunggu pengumuman penerimaan CPNS resmi yang akan dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( MenpanRB ), BKN telah melakukan peningkatan kapasitas (upgrading) web SSCN, karena diperkirakan akan terdapat 8 – 10 juta pendaftar. Sistem Helpdesk cpns dan pengaduan akan dilaksanakan dengan lebih efektif, cepat, transparan dan efisien. Sistem Helpdesk ini akan dibuat secara online (yang menyatu dengan web SSCN) maupun offline di Kantor Pusat BKN dan 14 Kantor Regional BKN. Pelaksanaan SKD dan SKB tetap menggunakan Computer Assisted Test (CAT) BKN dengan p