ASN INDONESIA

CPNS 2016 . Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( PANRB ), Asman Abnur, menegaskan bahwa permasalahan pengangkatan honorer K-1 dan K-2 yang tak kunjung selesai sejak tahun 2005 tidak boleh lagi terjadi. Hal tersebut diungkapkan Menteri Asman disela-sela sambutannya pada Pemantauan Tata Kelola Pemerintah Provinsi Jawa Barat Terkait e-performance dan e-budgeting, di Bandung, Jumat (26/08). Seperti diketahui, kunci penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik terletak pada aparatur yang profesional dan berintegritas. Oleh karena itu, penerimaan CPNS kedepannya harus dilaksanakan secara transparan guna menjaring aparatur sipil negara (ASN) yang berkualitas, sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang telah ditentukan dalam pengadaan formasi cpns . Namun demikian, Menteri Asman juga mengungkapkan bahwa pengadaan formasi CPNS juga bisa menjadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. "Ternyata formasi juga menentukan, tidak boleh lagi t

CPNS 2016 . Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja sama dengan 93 Kabupaten di daerah khusus (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) dan Terpencil) membuka kesempatan bagi Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) pasca Program Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM-3T), PPG S1 PGSD Berasrama, PPG SMK Kolaboratif, PPG Basic Science, dan PPGT untuk menjadi Calon Aparatur Sipil Negara ( CASN ) Guru dengan ketentuan sebagai berikut. PERSYARATAN UMUM 1. Warga Negara Republik Indonesia.  2. Berusia antara 18 (delapan belas) tahun dan 35 (tiga puluh lima) tahun pada tanggal 18 Agustus 2016. Bagi pelamar yang berusia lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun dan kurang dari 40 (empat puluh) tahun per tanggal tersebut, harus memiliki masa kerja terus-menerus sejak 1 April 1997 pada instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang berbadan hukum yang menunjang kepentingan nasional. 3. Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba. 4. Berkelakuan baik dan tidak

Cpns Mahkamah agung . Hingga kini, sejumlah lembaga terkait masih melakukan pertemuan untuk menggodok proses penerimaan calon hakim ini. Mahkamah Agung (MA) mengeluhkan sikap pemerintah yang belum memprioritaskan pelaksanaan seleksi calon hakim karena selama enam tahun terakhir belum ada penerimaan calon hakim . Padahal, kebutuhan hakim sudah sangat mendesak seiring berjalannya sistem mutasi dan promosi hakim. Kondisi ini disebabkan peralihan status hakim sebagai CPNS menjadi pejabat negara yang berimbas pada perubahan sistem kepegawaian termasuk penggajian hakim. “Terhambatnya rekrutmen calon hakim ini tidak hanya menyangkut sistem rekrutmennya, tetapi status calon hakim sebagai pejabat negara termasuk sistem penggajiannya belum jelas,” ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur saat dihubungi hukumonline , Senin (11/7).   Menurutnya, terhambatnya rekrutmen calon hakim lantaran belum adanya regulasi khusus mengatur proses rekrutmen calon hakim sebagai pejabat negara. Soalny