Skip to main content

Honorer Bakal Diangkat jadi CPNS 2017

CPNS 2017. Harapan pegawai honorer kategori II (K2) kembali terbuka. Pemerintah pusat kembali membuka peluang bagi pegawai honorer tersisa ini diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla berjanji akan memperjuangkan nasib mereka. Makanya, pemerintah akan mengkaji kuota khusus tenaga honorer pada perekrutan CPNS 2017. Hanya saja, Pemda harus menjamin keberadaan pegawai honorer tersisa tidak lagi diutak-atik.

Honorer Bakal Diangkat jadi CPNS

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra, Hj. Nur Endang Abbas membenarkan adanya pernyataan Wapres tersebut. Hanya saja, ia belum bisa memastikan. Apalagi belum ada satu pun regulasi atau petunjuk teknis (Juknis) yang diterbikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) maupun Badan Kepagawaian Nasional (BKN). Namun pernyataan ini tetap harus disyukuri. Ternyata pusat belum menutup mata terkait keberadaan tenaga honorer ini.

“Ya, itu kabar baik. Ini artinya, masih ada peluang bagi pegawai honorer diangkat menjadi PNS. Tapi bagaimana pun, harusnya dibarengi dengan juknisnya. Sebab ini bukan pertama kali. Sebelumnya, sudah ada pernyataan menteri,” kata Hj Nur Endang Abbas, akhir pekan lalu.

Dalam rapat akhir Oktober lalu kata mantan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Sultra ini, Pemda telah diinformasikan. Hanya saja, porsinya bukan untuk PNS namun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K). Sebab dalam UU ASN nomor 5 tahun 2015, pemerintah tidak mengenal pegawai honorer. Namun karena terkendala regulasi Peraturan Pemerintah (PP), perekrutan P3K terus tertunda.

Keputusan memporsikan pegawai honorer menjadi P3K disebabkan adanya regulasi yang membatasi usia perekrutan CPNS antara 18 sampai 35 tahun. penegasan ini tertuang pada pasal 156. Sementara sebagaian besar pegawai honorer sudah berada diusia 35 tahun keatas. Makanya, ia pesimis perekrutan PNS melalui jalur honorer jika aturannya belum direvisi. Namun dengan adanya pernyataan ini, bisa membuka jalan UU ASN khususnya pasal 156 bisa ditinjau ulang.

“Bukan hanya regulasi yang menjadi kendala, namun juga menyangkut anggaran. Keterlambatan PP menyangkut P3K ini terkait keuangan. Sebab pemerintah harus memperhitungkan gaji dan biaya operasional lainnya. Apalagi gajinya setara PNS yang berbeda hanya tunjangan pensiun,” jelasnya. Menyangkut adanya honorer sisipan lanjut mantan Ketua KNPI Sultra itu menegaskan, tidak perlu dikhawatirkan.

Menurutnya, pendataan pegawai honorer saat ini sangat sulit dimanipulasi. Bila sebelumnya, jumlah pegawai honorer berdasarkan data SKPD. Makanya, berapa pun data yang masuk langsung diakomodir. Namun saat ini, data honorer yang ada semunya telah diverifikasi dan divalidasi KemenPAN-RB. Bila ada nama baru yang tiba-tiba masuk, maka akan langsung ketahuan.

“Saya kira, sangat beresiko kalau ada yang coba-coba memasukan atau menggantikan nama pegawai honorer. Selain akan membuat masalah, usahanya tidak akan berhasil. Sebab secara otomatis aplikasi akan menolak. Sebab datanya memang tidak tercantum di pusat. Di Pemprov sendiri, tercatat 983 pegawai honorer. Kalau ada yang baru masuk, itu tidak sepengetahuan kami. Hal itu lebih kebijakan pimpinan SKPD,” jelas mantan Sekretaris Bappeda Sultra ini. (Fajar.co.id)

Comments

  1. mudah-mudahan berita ini benar,dan mudah-mudahan pemerintah mengutamakan pengangkatan tenaga honorer sebelum yang dari umum.

    ReplyDelete
  2. "Ternyata Sulit menjadi seorang guru". Ini ungkapan saya, ketika saya ditugaskan oleh pimpinan saya di salah satu lembaga pendidikan menengah negeri, ketika itu tenaga mengajar salah satu mata pelajaran TIKOM kekurangan pengajarnya (guru). atas pengelaman saya itu, sayapun akhirnya sadar bahwa ternya sulit untuk menjadi profesi seorang guru. apalagi berhadapan dengan kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang / media pembelajaran. Harapan saya bagi, pemerintah agar lebih memperhatikan nasib guru, teristimewa guru berstatus honorer komite. Sekurang-kurangnya, gaji honornya perlu diperhatikan. Terima Kasih.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Pendaftaran CPNS 2021 Mulai 31 Mei, Inilah Syarat dan Cara Daftar CPNS 2021

Pendaftaran CPNS 2021 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru dan non-guru rencananya bakal dibuka mulai 31 Mei-21 Juni 2021 mendatang. Sebelumnya, telah dibuka rekrutmen untuk sekolah kedinasan. Kini, tinggal menunggu hari saja untuk rekrutmen pendaftaran CPNS 2021 dan PPPK tersebut. "Tanggal di atas betul adanya (31 Mei-21 Juni 2021) karena memang sebagai informasi awal agar rekan-rekan di daerah bisa terinfo untuk antisipasi," ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Andi Rahadian. Agar tidak kelewatan ada baiknya para calon pelamar mempersiapkan diri dengan mencicil persyaratan yang dibutuhkan dari sekarang. Berikut ini syarat lengkap Pendaftaran CPNS 2021 dan PPPK: 1. Peserta harus berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun saat melamar. Kecuali jabatan tertentu, paling tinggi 40 tahun 2. Jabatan CPNS yang dapat dilamar dengan batas usia paling tinggi 40 tah

PENGUMUMAN Pengadaan CPNS Kementerian Pertanian Formasi 2014

PENGUMUMAN Pengadaan CPNS Kementerian Pertanian Formasi 2014 Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibidang manajemen SDM aparatur dan mewujudkan reformasi sistem pengadaan Aparatur Sipil Negara berbasis kompetensi, yang dilaksanakan secara transparan, objektif, kompetitif, akuntabel, tidak diskriminatif, dan bebas dari praktek KKN maka Kementerian Pertanian akan mengadakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi Tahun Anggaran 2014.  Untuk mengisi formasi Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2014, maka Kementerian Pertanian membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2014 yang akan ditempatkan pada Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian di seluruh Indonesia, sebagai berikut: I. PERSYARATAN DAN TAHAPAN SELEKSI CPNS KEMENTERIAN

Pengumuman Formasi CPNS PUPR 2021

Formasi CPNS 2021 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sebanyak 1.057 formasi  Tak hanya guru dan tenaga kesehatan, CPNS 2021 juga membuka seleksi untuk mejadi ASN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Apa saja info seputar CPNS PUPR 2021? Simak penjelasan berikut. Formasi CPNS PUPR 2021 Jumlah formasi CPNS PUPR 2021 baru saja dirilis pada Jumat, 25 Mei 2021 lalu. Total ada 1.057 formasi yang dibuka Kementerian PUPR untuk CPNS 2021. Ribuan formasi CPNS PUPR 2021 yang dibutuhkan terdiri dari para ahli dari lulusan S1 maupun D3. Mulai dari teknik sipil, sistem informasi, ilmu komputer, manajemen proyek konstruksi, ilmu hukum, planologi teknik transportasi, teknik perawatan gedung, arsitektur, rekayasa struktur, dan lainnya. Bagi anda yang memenuhi persyaratan keahlian tersebut bisa segera mempersiapkan diri untuk mengikuti CPNS 2021. Formasi lengkap kebutuhan CPNS PUPR 2021 dapat diakses melalui link https://drive.google.com/file/d/1Gm87XV_CmI4znpVs