ASN INDONESIA

CPNS 2017 , Proses pengangkatan Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ) saat ini sedang menunggu usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) oleh instansi daerah ke Badan Kepegawaian Negara ( BKN ). Pernyataan itu disampaikan Deputi Mutasi Bidang Kepegawaian BKN Aris Windiyanto saat Rapat Koordinasi antara BKN dan Kemenkes dalam rangka percepatan proses usul administrasi PTT Kemenkes , Jumat (24/2/2017) di Park Lane Hotel, Jakarta. Untuk itu, Aris melanjutkan, cepat atau tidaknya penetapan NIP yang dilakukan oleh BKN tergantung pada pengusulan yang disampaikan oleh instansi daerah masing-masing. “Apabila instansi daerah sudah mengajukan usulan, BKN akan melakukan proses verifikasi dan validasi berkas yang menjadi bagian dari proses penetapan NIP,” pungkas Aris. Hasil verval akan menentukan PTT Kemenkes dapat ditetapkan NIP nya atau tidak. Sumber: http://www.bkn.go.id/berita/proses-penetapan-nip-ptt-kemenk

Pengangkatan CPNS 2017 . Kebijakan pengangkatan calon Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah dari pegawai tidak tetap (PTT) dari Kementerian Kesehatan merupakan salah satu solusi dalam menyelesaikan disparitas dan maldistribusi tenaga kesehatan yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Kesehatan Nila D. Moeloek pada acara penyerahan dokumen penetapan kebutuhan dan hasil seleksi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dari Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kementerian Kesehatan, di Jakarta, Selasa (21/02). Dikatakan, sebagian besar dokter, dokter gigi dan bidan PTT adalah putra-putri daerah yang telah lama bersedia mengabdi atau ditempatkan di daerah tempat bertugas mereka saat ini. Dengan pertimbangan itu, pengangkatan mereka menjadi CPNS lebih dapat menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan khususnya di daerah terpencil dan sangat terpencil. Peran penting PTT yang bertugas di Puskesmas serta para bidan PTT yang ditempatkan di desa-desa, lanjut N

CPNS 2017 . Guna mendorong peningkatan kualitas kerja birokrasi, Pemerintah membuka peluang bagi PNS untuk menduduki jabatan berbasis keahlian/spesialisasi melalui penyesuaian (inpassing) jabatan ke dalam jabatan fungsional tertentu (JFT).  Saat ini ada 148 jabatan fungsional tertentu (JFT) yang terbuka bagi PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti program inpassing nasional. Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) M. Ridwan mengatakan, aAda dua pola yang bisa dilakukan, yakni yang proses pengalihannya mensyaratkan capaian angka kredit kumulatif tertentu, dan inpassing yang dilakukan berbasis konversi nilai sasaran kinerja pegawai (SKP). Inpassing yang dilakukan berdasarkan angka kredit kumulatif diperuntukkan bagi 137 JFT, di antaranya  analis kepegawaian, auditor kepegawaian dan asesor SDM aparatur. Sedangkan inpassing berdasarkan konversi nilai SKP diperuntukkan bagi 11 JFT yakni penerjemah, analis keuangan pusat & daerah, analis anggaran pembiayaan dan belanja n

CPNS 2017 . Percaya pada diri sendiri merupakan salah satu cara agar berhasil melalui tes dengan hasil maksimal. Kalimat motivasi itu disampaikan Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen (PPSR) Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kepegawaian Negara ( BKN ) Heri Susilowati sesaat sebelum dimulainya Tes Penerimaan Pegawai non-Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) berbasis Computer Assisted Test (CAT) di Station CAT, kantor Pusat BKN, Senin (13/2/2017). Berbekal rasa percaya diri, seorang peserta tes Ike Mareta (23 Tahun) menjalani proses ujian CAT dan selepas menjalaninya ia mengatakan sistem CAT sangat user friendly . “Ternyata tes CAT ini tidak berbeda jauh dengan simulasi yang ada pada website. Over all makenya gampang, ngerjainnya nggak ribet,” ucap Ike. Sedikit berbeda, Benyamin Sahat (22 tahun) sempat merasakan kesulitan saat menjalani tes karena merasa kekurangan waktu. “Ini pengalaman pertama tes mengguna

cpns 2017 . Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( PANRB ) Asman Abnur mengatakan, pemerintah akan memperbesar porsi CPNS dari sekolah kedinasan dan formasi khusus.  Hal itu dikatakannya di sela-sela acara sharing knowledge implementasi e-Government   yang menghadirkan Bupati Banyuwangi, di kantor Kementerian PANRB Jakarta, Jumat (3/2).  "Kemarin kami terima Direktur STAN, kami katakan bahwa kami akan tambah formasinya. Lulusan sekolah itu tidak hanya ditempatkan di Dirjen Pajak, BPKP, Kementerian Keuangan tapi di seluruh daerah,” ujarnya. Selain itu, formasi cpns untuk Institute Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) juga akan ditambah. “Tapi tidak dikembalikan ke daerah asalnya," kata Asman. Sedangkan untuk formasi khusus, akan diutamakan untuk  sarjana yang lulus cumlaude, terutama yang IPK - nya di atas 3,5. Formasi khusus juga termasuk atlet berprestasi. "Dengan adanya perbaikan ini mudah-mudahan tidak ditemukan lagi pegawai dengan seragam PN